#2019GantiPresiden Taktik Dua Istri Muda Naikkan Uang Belanja

0
288
#2019GantiPresiden Taktik Dua Istri Muda Naikkan Uang Belanja
#2019GantiPresiden Taktik Dua Istri Muda Naikkan Uang Belanja

Cerita Jendral Kardus VS Jendral Baper masih tetap berlanjut meski mahar kardus telah menjawab seklumit kisah hubungan antara koalisi Prabowo Subianto yakni Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.

Namun dibalik itu semua masih ada rasa sakit hati tersembunyi yang harus diungkap lewat kicauan di akun Twitter @AndiArief milik Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief. Sebelumnya cuitan soal jenderal kardus dan uang Rp500 miliar menjadi viral di dunia maya.

Dalam cuitannya kali ini Andi membongkar tentang rentetan peristiwa yang terjadi di dalam negeri ini terkait gerakan-gerakan yang dinilai hanya bagian dari taktik politik.

Kicauan Andi menjelaskan tentang bagaimana posisi Partai Demokrat yang saat ini menjadi bagaian dari koalisi yang diisi Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Andi pun mencoba menempatkan Demokrat sebagai istri yang setia.

“Meneruskan koalisi dengan Prabowo ini, bagi Demokrat ibarat istri setia meneruskan bahtera rumah tangga, di mana suami yang baru menikah tertangkap selingkuh dan diam-diam punya istri muda yang mata duitan,” cuit Andi, Rabu (15/8/2018).

Kicauan Andi tak berhenti sampai disitu saja. Ia bahkan begitu bebas dan lantang. Ia menilai, gerakan #2019GantiPresiden bukan untuk mengganti Presiden dan hanya akal-akalan atau semacam taktik ‘menaikkan uang belanja’ yang tujuannya sebatas untuk menaikkan harga mahar.

“Hanya taktik dua istri muda untuk menaikkan uang belanja. Rakyat dimobilisasi, elitnya bagi-bagi uang,” kicaunya lagi.

Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi yang selama ini berjalan dengan baik. Parahnya mahar tersebut memang sudah disiapkan dan cukup jelas menunjukkan bahwa kardus yang terbongkar hanya untuk kepentingan logistik partai.

Ironisnya, taktik licik ini tidak segan-segan memanfaatkan dan memobilisasi rakyat. Sudah seharusnya ada langkah pengusutan terhadap dugaan praktek politik transaksional di dalam kubu koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno sebab cara-cara seperti ini telah mencederai demokrasi.

Sebelumnya, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan akan memanggil sejumlah pihak terkait dugaan mahar politik yang dilakukan oleh bakal cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas dua laporan yang diterima Bawaslu pada Selasa (14/8).

“Bawaslu harus siap menindaklanjuti laporan ini. Kami nanti akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui soal dugaan suap ini,” jelas Fritz kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat.

Fritz juga mengkonfirmasi jika sanksi terhadap mahar politik hanya bisa dikenakan kepada parpol. Berdasarkan aturan pada pasal 228 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, jika mahar politik terbukti, maka parpol tersebut dikenai sanksi tidak boleh mencalonkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu berikutnya.