Amien Rais Saja Tidak Yakin Prabowo Menang Gugatan Pilpres di MK

0
600
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais sepertinya mulai sadar kalau gugatan sengketa hasil pemilu (PHPU) 2019 yang diajukan Capres 02 Prabowo Subianto ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengubah hasil pemilu.

Gugatan itu akhirnya diajukan BPN, karena dinilai ada kecurangan dalam Pemilu 2019 yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematik. Bahkan, katanya, BPN sebenarnya tak mengakui hasil Pemilu 2019 ini.

Amien mengungkapkan, gugatan lewat MK menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini. Meskipun Amien mengaku pesimis Ketum Gerindra itu bisa menang di MK.

“Hari ini insyaallah kita sudah turun (untuk mengajukan gugatan sengketa) ke MK. Walaupun saya pesimis, MK merubah keadaan,” kata Amien usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (24/5).

Pernyataan Amin Rais yang pesimis bahwa gugatan sengketa Pemilu yang diajukan Prabowo-Sandi ke MK terkesan ada upaya membentuk pemahaman masyarakat jika MK berpihak kepada Jokowi-Ma’ruf maka harapannya akan membangkitkan gerakan massa yang lebih besar.

Sebanarnya, gugatan Prabowo-Sandi berpeluang besar kalah karena BPN 02 tidak bisa menampilkan bukti dan data yang layak disampaikan ke MK. Apalagi, bukti-bukti yang diajukan masih bersumber pada link berita online.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya tidak terprovokasi dan tidak terpengaruh statement kubu 02 yang bermuatan provokasi serta mempercayakan bahwa MK adalah lembaga negara independen dalam mengadili sengketa Pemilu.