Awas Banyak Provokator Goreng Isu Kecelakaan Infrastruktur

0
144

Radarkontra – Indeks pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN, oleh karena itu adalah kewajiban pemimpin bangsa untuk mengejar hal tersebut.Pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu program strategis nasional.

Masyarakat perlu pahami bahwa ketika dimulainya pembangunan makan kontraktor memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjanya dan sistem pembangunannya, sehingga tidak ada kaitannya dengan pemerintah jika terjadi kecelakaan. Para kontraktor yang seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan kontrak kerja. Presiden Joko Widodo sebagai user telah melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan kerja.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan semata ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo namun menjadi kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan daya saing.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu tersebut karena kecelakaan kerja sengaja disoroti oleh kelompok oposisi untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo dan menurunkan elektabilitas beliau pada Pilpres 2019.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan semata ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo namun menjadi kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan daya saing.

Terjadinya beberapa kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur pemerintah merupakan kecelakaan murni dan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Masyarakat perlu pahami bahwa ketika dimulainya pembangunan makan kontraktor memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjanya dan sistem pembangunannya, sehingga tidak ada kaitannya dengan pemerintah jika terjadi kecelakaan. Para kontraktor yang seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan kontrak kerja. Presiden Joko Widodo sebagai user telah melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan kerja.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan semata ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo namun menjadi kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan bangsa dalam rangka meningkatkan daya saing.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu tersebut karena kecelakaan kerja sengaja disoroti oleh kelompok oposisi untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo dan menurunkan elektabilitas beliau pada Pilpres 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan itu semata mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain. Infrastruktur menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Persaingan bukan antara negara besar dengan negara kecil, namun antara negara yang cepat.

Persentase anggaran infrastruktur terhadap belanja negara terus meningkat dalam tiga tahun terakhir yakni sebesar 14,2 persen pada tahun 2015, kemudian naik menjadi 15,2 persen tahun 2016 dan 18,6 persen pada 2017. Peningkatan bertujuan meningkatkan produktivitas melalui penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mendorong konsumsi karena peredaran uang di masyarakat, mendukung stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kemakmuran.

“Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan infrastruktur yang memadai maka investasi bisa masuk ke Indonesia,” katanya saat menjadi pembicara di acara Indonesia Leaders Forum yang digelar di Dusun Tanjungan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.