Bambang Widjojanto tak Perlu Ikut Campur Profesional KPK

0
66

Radarkontra – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahardjo cs untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dia juga mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

Tantangan BW tersebut jelas ada upaya mengadu domba institutsi Polri dan KPK untuk saling berseteru dengan memanfaatkan kabar yang masih belum jelas kebenarannya.

Sebab kebenaran hasil investigasi Indonesialeaks belum dapat dipastikan akurat dan jelas tapi sudah bikin heboh penegakan hukum di Tanah Air.

Terkesan BW ingin memprovokasi sesama aparat penegak hukum dan patut diduga memiliki preferensi politik tertentu. Sebab, mengingat jabatan BW sebagai ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi Pemprov DKI Jakarta saat ini.

Ambisi BW juga tak lepas keinginannya untuk balas dendam dan mau melemahkan serta menyudutkan institusi Polri sebab dirinya pernah diusut dalam kasus pidana mengarahkan kesaksian palsu saat dirinya menjadi pengacara Ujang Iskandar (Bupati Kotawaringin Barat) dalam perkara di MK dan kasus korupsi adiknya Haryadi Budi Kuncoro di Pelindo II.

BW mengklaim ada dugaan perusakan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisarisaris Harun. Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pimpinan KPK pada tahun lalu menyetujui pengembalian Roland dan Harun ke institusi Mabes Polri. Alasan ketika itu yakni ada penugasan dan kebutuhan lebih lanjut di sana.

Ketua KPK, Agus Rahardjo memulangkan keduanya sebagai bentuk sanksi dari institusi antirasuah. Namun, yang menjadi permasalahan, Roland dan Harun justru hanya dianggap melakukan pelanggaran ringan kendati sudah merusak barang bukti. Lantaran sudah kembali ke Mabes Polri, maka pemeriksaan internal terhadap keduanya tidak dapat dilanjutkan.

“Ruang lingkup di pemeriksaan internal tersebut hanya berlaku apabila yang bersangkutan adalah pegawai KPK. Jadi, ketika proses pemeriksaan tidak bisa lagi dilakukan apabila mereka bukan lagi pegawai di KPK. Untuk kelanjutan proses yang terjadi di instansi asal keduanya, silakan dicek ke sana,” kata Febri.

BW seharusnya tidak perlu lagi ikut campur atau mengintervensi kinerja KPK karena bukan lagi bagian dari KPK.

Dalam hal ini, lembaga antirasuah bekerja secara profesional dan sudah tahu apa yang harus dilakukan serta tidak tebang pilih jika memang ada indikasi seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Sikap BW yang menantang KPK seolah-olah meremehkan kredibilitas KPK saat ini.

Laporan yang disebarkan oleh Indonesialeaks dan BW adalah isu lama tahun 2017 dan sudah pernah dibantah oleh Kapolri Tito Karnavian terkait dugaan penerimaan aliran uang dari Basuki Hariman bahkan Basuki Hariman secara tegas mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada Kapolri Tito Karnavian.