Banyak Hal Dikorbankan Saat Pelaksanaan Reuni 212

0
134
Banyak Hal Dikorbankan Saat Pelaksanaan Reuni 212
Banyak Hal Dikorbankan Saat Pelaksanaan Reuni 212

Massa Reuni 212 telah memadati Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Reuni 212 juga mengorbankan banyak hal seperti adanya pengalihan rute Transjakarta karena damapk kemacetan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Kemacetan di sepanjang jalan M Ridwan Rais pada Minggu (2/12/2018) pagi membuat para pengendara harus rela memarkirkan kendaraanya lebih jauh dari titik lokasi.

Sejak pukul 04.00 WIB separuh jalan di depan Stasiun Gambir telah dipakai untuk parkir kendaraan roda dua.

Bahkan trotoar juga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk parkir dan berjualan. Akibat dari aksi reuni 212 ini pun, Warga DKI dan massa reuni 212 berebut transportasi umum.

Memang sejak direncanakannya aksi Reuni 212 ini telah menyedot umat ISlam untuk berkunjung ke Monas, diantara ada yang membawa seluruh keluarga, dan melibatkan anak-anak. Tak hanya itu bahkan tak luput dari pantauan adanya anak yang hilang saat aksi berlangsung.

Aksi yang semula dikatakan panitia tidak akan ada kegiatan politik ternyata tidak bisa disembunyikan bahwa Reuni itu merupakn kegitan politik tersembunyi untuk mendukung capres tertentu.

Bahkan orasi provokatif dari Ustad Tengku Zulkarnain yang melontarkan sindiran terhadap pemerintah.

Salah satunya sindiran terhadap jalan tol hingga mendiskreditkan kinerja Presiden Jokowi dengan mengangkat kembali isitilah genderuwo dan sontoloyo.

Tak hanya itu saja, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath yang memimpin massa peserta Reuni 212 mengucapkan sumpah di bawah komando Habib Rizieq Shyhab. Ia menganggap Rizieq telah memperjuangkan bangsa secara konstitusional.

Dalam sumpah itu Al Khaththath menyerukan kepada peserta reuni 212 agar bersumpah setia kepada HRS seolah-olah HRS adalah Tuhan, mayoritas massa adalah simpatisan HTI, FPI serta afiliasinya dan pendukung Prabowo-Subianto yang selama ini menjadi sumber perpecahan.

Hebatnya lagi aksi yang tidak jelas dasar tujuannya ini dianggap telah merusak stabilitas masyarakat, serta menghabiskan anggaran negara untuk melakukan pengamanan yang tidak ada manfaatnya bagi bangsa Indonesia.