Darimana Sandiaga Uno Mendapatkan Investor Untuk Membeli PAN dan PKS Serta Konsultan Rusia

0
261

Radarkontra – Penunjukan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto ternyata tidak serta merta dilakukan secara mendadak, namun semuanya telah diatur jauh sebelum penetapan dan pendaftaran capres itu sendiri.

Dalam kabar yang berhembus di percakapan WAG beredar kabar diduga seorang pengusaha berinisial Wwh dengan perusahaannya Indika Energy memberikan sejumlah dana hingga sebesar Rp. 3 Triliun untuk keperluan mendapatkan rekomendasi PKS dan PAN hingga merubah Ijtima Ulama yang merekomendasikan pasangan ulama bagi Prabowo.

Selain untuk biaya membeli rekomendasi PAN dan PKS, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai konsultan politik dari Rusia yang sebelumnya berpengalaman memenangkan Donald Trump pada saat Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu yang berhasil memenangkan capres kontroversial Donald Trump.

Seperti diketahui konsultan politik dari Rusia tersebut mempunyai spesialisasi memainkan politik SARA dan atau politik identitas. Pihak facebook sendiri telah menyerahkan laporan ada sekitar 470 akun yang kelihatannya dikoordinasi oleh sebuah organisasi yang berpusat di St. Petersburg.

Organisasi ini memang terkenal bisa menggiring sebuah isu dengan tema-tema yang menimbulkan kontroversi dan menciptakan polarisasi dimasyarakat. Secara keseluruhan, akun-akun tersebut membayar sekitar 3.000 iklan antara bulan Juni 2015 dan Mei 2017.

Meskipun iklan-iklan itu tidak secara khusus merujuk pada seorang kandidat atau pada pemungutan suara, namun membawa “pesan yang memecah belah” untuk kemudian disebarkan di berbagai platform media sosial, kata direktur keamanan Alex Stamos dalam sebuah pernyataan.

Salah satu langkah yang dilakukan konsultan politik Sandi tersebut adalah membuat polling-polling caleg dan capres di berbagai platform media sosial internet yang diatur agar caleg Gerindra, PKS dan PAN serta pasangan Prabowo-Sandi yang unggul.

Link polling dan berbagai hasil polling kemudian akan disebarkan keberbagai jaringan Whatsapp Group pendukung Prabowo-Sandi untuk merubah persepsi dan arah dukungan anggota grup bahkan meracuni mereka dengan berbagai isu persiapan kecurangan oleh pemerintah dalam persiapan pemilu.

Sebelum pendaftaran capres, Sandi diketahui kembali mengadakan kunjungan kerja ke Rusia pada awal Agustus 2018 ini. Ini adalah kunjungan kerja Sandi ke luar negeri ke lima kalinya. Diduga keras Sandi melakukan pertemuan langsung dengan para konsultan politik tersebut di Moskow.

Kunjungan Ke Moskow menurut Sandi juga didasarkan pada kepentingan untuk mempelajari sistem lalu lintas di Rusia setelah mengadakan studi banding di Amerika Serikat terkait hal yang sama.

Sandiaga sendiri tercatat sudah lima kali berangkat ke luar negeri selama menjabat sebagai wakil gubernur DKI sejak Oktober 2017.

Kunjungan pertama ke Dubai, Uni Emirat Arab pada November 2017. Kemudian kunker Tokyo, Jepang, pada Februari 2018. Selanjutnya, Sandi bertolak ke Amerika Serikat pada Juni lalu. Terakhir ke Singapura pada 9 Juli.

Apa yang telah dilakukan Sandi termasuk yang sudah diakuinya bahwa telah menjanjikan uang sebesar Rp. 500 Miliar kepada PKS dan PAN agar dapat menerima dan merekomendasikan dirinya menjadi cawapres Prabowo adalah ancaman nyata buat demokrasi.

Politik identitas yang telah diterapkan Sandi di Pilkada DKI telah menggembosi iklim demokrasi di tanah air. Akibatnya posisi Indonesia dalam Indeks Demokrasi anjlok 20 peringkat dan berada di bawah Malaysia.

Indonesia tergolong negara yang paling banyak mengalami kemerosotan dalam Indeks Demokrasi 2017 versi Economist Intelligence Unit. Posisi Indonesia dalam daftar tahunan yang dirilis Kamis (1/2) tersebut merosot 20 peringkat dari 48 ke 68. Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ujaran kebencian dan fitnah ditengarai menjadi penyebab utama.

“Demokrasi di Indonesia anjlok menyusul Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dimana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berasal dari minoritas dipenjara atas dugaan penistaan agama,” tulis The Economist dalam laporan tersebut.

Ujaran kebencian dan tindak intoleransi sebenarnya pertamakali muncul pada Pemilu Kepresidenan 2014, namun kian marak selama Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Kampanye politik identitas yang dilancarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dinilai turut membumbui sikap anti pemimpin non-muslim di ibukota. Dengan mengobarkan sentimen keagamaan, pasangan tersebut sukses menggusur gubernur yang memiliki tingkat kepuasan kinerja sebesar 87,2%.

Kini saatnya masyarakat harus benar-benar waspada dan tidak dibutakan oleh propaganda satu arah dan menutup mata kepada kebenaran lainnya. Masyarakat bukan lagi harus sekedar cerdas memilah-milah informasi namun juga tidak terjebak dalam pemanfaat sentimen agama untuk kepentingan politik semata.