Gerakkan People Power Usaha Amien Rais Menutupi Kelemahan Persiapan Kubu BPN Prabowo-Sandi

0
3587
Gerakkan People Power Usaha Amien Rais Menutupi Kelemahan Persiapan Kubu BPN Prabowo-Sandi
Gerakkan People Power Usaha Amien Rais Menutupi Kelemahan Persiapan Kubu BPN Prabowo-Sandi

Kencangnya propaganda people power yang diinisiasi oleh tokoh antagonis pro Prabowo-Sandi, Amien Rais dihembuskan jauh sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu. Amien Rais mengumumkan gerakan people powernya sebagai ancaman kepada penyelenggara pemilu bila melakukan kecurangan.

Propaganda ini tentu menunjukkan sikap tidak siap kalah dari kubu Prabowo-Sandi karena hasil survei menyebutkan elektabilitas mereka tak kunjung naik untuk sekedar menyaingi kekuatan elektoral Jokowi-Ma’ruf yang stabil dan cenderung meningkat.

Semakin suramnya tanda-tanda kemenangan kubu Prabowo-Sandiaga saat pengumuman resmi oleh KPU, membuat Amien Rais dan tokoh pendukung Prabowo semakin bertenaga untuk membusukkan dan mengancam KPU dan Mahkamah Konstitusi.

Hingga akhirnya pada hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu tepat pukul 3 seperti yang telah diatur Mahkamah Konstitusi lembaga survei baru bisa mengumumkan quick count atau exit poll nya. Seluruh lembaga survei kredibel serentak memenangkan paslon no urut 01 Jokowi-Ma’ruf dengan selisih suara rerata 10 persen yang tidak akan sanggup dikejar oleh kubu Prabowo-Sandi.

Akhinya kubu 02 pun meradang dan mulai terus mengklaim kemenangan Prabowo-Sandi dengan tuduhan apabila kalah dalam pengumuman resmi KPU hal tersebut karena adanya kecurangan dalam pemilu serentak.

Lalu mengapa kubu Prabowo-Sandi tidak menempuh jalan konstitusi seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi bila keberatan dengan hasil pilpres 2019 yang baru secara resmi diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 setelah KPU menggelar sidang pleno terakhir untuk rekapitulasi hasil Pilpres dan Pileg secara nasional ?

Ternyata hasil sidang sengketa Pilpres 2014 lalu menunjukkan kacau balaunya tim dan kuasa hukum Prabowo dan Hatta Rajasa mempertahankan argumentasi hukum mereka di depan majelis hakim Konstitusi. Salah satu saksi yang sangat fenomenal saat itu adalah saksi dari Papua bernama Novela Nawipa yang ternyata seorang kader Partai Gerindra. Novela adalah seorang saksi yang berani memarahi Majelis Hakim dan Tim Kuasa Hukum Kubu Jokowi.

Untuk informasi, Kubu Prabowo menghadirkan 50 orang saksi dari seluruh Indonesia. Dan Kubu Jokowi-JK hanya menghadirkan 25 saksi, termasuk saksi ahli.

Beberapa yang kebobrokan saksi Prabowo-Hatta yang tercatat dalam sejarah sengketa pilpres 2014 antara lain :

1. Gugatan Prabowo dibantah oleh saksinya sendiri, bernama Saksi Cardi, dia adalah saksi di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara.

Hakim : “ Saudara Saksi, Saya hanya ingin ketegasan saudara, karena di catatan yang dimasukkan oleh Pemohon, bahwa seluruh desa yang hanya memiliki 1 TPS, tidak dilakukan pemungutan suara, dan hanya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. “

Saksi : “Yang saya tahu melakukan pemungutan suara tetapi tidak melakukan rekapitulasi. Langsung ke PPK. Hingga saksi kami di PPS tidak diundang dan tidak memiliki data”

2. Saksi Novela yang begitu menggebu-gebu menghakimi hakim konstitusi sampai menyatakan bahwa jarak 300 km adalah dekat demikian rekamannya.

Hakim : “Kapan pemungutan suara di Nawaputu?”

Novela : “Tanggal 9 Juli 2014.”

Hakim : “Jam berapa sampai jam berapa?”

Novela : “Tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktivitas Pemilu dikampung saya tidak ada.”

Hakim : “Tapi pemungutan suaranya ada?”

Novela : “Tidak ada. (Novela menjelaskan semua perlengkapan pemungutan suara tidak ada)”

Hakim : “Lalu yang tanggal 9 pemungutan suara yang saudara maksud apa?”

Novela : “Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Di kampong kami tidak ada…”

Hakim langusng nyengir. Ini kekocakan Novela yang pertama. Ada 3 sebenarnya momen kocak dari Novela ini. Lanjut yah….? Okey…

Hakim : “Kalau Kampung Nawaputu dengan distriknya jauh tidak?”

Novela : “Tidak.”

Hakim : “Berapa kilometer distriknya dari Kampung Nawaputu?”

Novela : “Ada sekitar 300 kilometer…”

3. Saksi Prabowo-Hatta hanya mendengar dari cerita orang lain

Sesuai syarat peradilan yang jujur dan adil, para saksi tentu adalah orang-orang yang merasakan dan mengalami kesaksiannya berdasarkan pengalaman sendiri, namun dalam sidang MK para saksi Prabowo-Hatta lebih banyak menyampaikan bahwa ucapannya dalam kesaksian tersebut berdasarkan informasi dari orang lain.

Salah satunya saksi bernama Bendot Widoyo, kewalahan menjawab pertanyaan hakim konstitusi. Pada awal keterangannya, Bendot mengatakan akan menyampaikan tiga keberatan dalam proses rekapitulasi di KPUD Jepara, Jawa Tengah.

Namun, ia hanya menyampaikan laporan dari relawan Prabowo-Hatta tentang dugaan kecurangan yang terjadi di Jepara.

Keberatan pertama, kata Bendot, terkait dengan laporan relawan Prabowo-Hatta tentang pembagian mi instan dan uang sebesar Rp 5.000 untuk menggiring warga memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, saat diperdalam oleh hakim konstitusi, Bendot tak mampu menjawab dan mengaku tak melihat langsung dan tak memiliki bukti.

“Apa Anda tahu siapa yang bagi-bagi mi instan? Kapan dibaginya? Di mana pembagiannya?” tanya salah satu hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, kepada Bendot.

“Enggak tahu. Saya cuma dapat laporan dari tim relawan,” jawab Bendot.

Keberatan kedua, kata Bendot, adanya pengarahan oknum petinggi di Jepara untuk memilih Jokowi-JK. Petinggi yang dimaksud Bendot adalah kepala desa dan pihak yang ia sebut memberi pengarahan itu adalah Wakil Bupati Jepara Subroto.

“Saya enggak tahu kapan waktu pengarahan itu, dilakukannya di Restoran Malibu, tapi saya enggak hafal alamat restorannya,” ungkap Bendot.

“Jadi, Anda tidak tahu? Kalau Anda harus ajari bagaimana caranya membuat laporan,” kata Fadlil menimpali.

Setelah itu, Bendot langsung mengakhiri keterangannya. Ia lupa bahwa baru ada dua hal yang ia sebutkan dari tiga hal yang awalnya akan ia sampaikan kepada majelis hakim.

Beberapa kesaksian bahkan dinilai oleh majelis hakim konstitusi sehingga Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Hamda Zoelva menegaskan bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu atau bohong dalam persidangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

“Kalau ada pemohon atau pihak lain memberikan keterangan palsu, maka para pihak bisa mempresesnya di persidangan pidana. Itu pidananya ada tujuh tahun,” ujar Hamdan.

Hamdan menilai palsu atau tidak palsunya suatu kesaksian atau keterangan dalam persidangan merupakan kewenangan pangadilan pidana.

“Palsu atau tidak palsu tidak berdasarkan keyakinan Hakim Konstitusi. Itu tergantung hukum,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum KPU Ali Nurdin. Menurutnya, kalau ada yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan bisa diproses secara hukum.

“Itu termasuk tindakan pidana,” tuturnya.

Dari catatan persidangan sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut jelas menjadi trauma tersendiri bagi kubu Prabowo-Sandi untuk mengajukan gugatan PHPU ke MK terkait hasil Pilpres 2019 bila KPU memenangkan paslon Jokowi-Ma’ruf.

Ketidaksiapan untuk menerima kekalahan dalam demokrasi tentu secara administratif kubu 02 juga tidak akan pernah siap menghadapi persidangan sengketa pilpres untuk mempertahankan klaim kemenangan Prabowo Subianto sebesar 62 Persen seperti yang telah diumumkannya.

Sehingga wajar bila aparat hukum dan pengamanan kini bersiaga penuh untuk mengamankan keputusan KPU pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang, siapapun yang mendapatkan hasil mayoritas dan dipercaya rakyat untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 adalah amanat konstitusi.

TNI dan Polri tentu tidak akan pernah memberi toleransi kepada para pengacau negara apalagi kepada orang-orang yang menghasut people power yang bertendensi kepada gerakan anarkis untuk menggagalkan proses pemilu.