Hati-hati Provokasi Dan Adu Domba Dari Akun Anonim Medsos

0
388

RadarKontra – Suatu kultwit dari akun provokator di media sosial twitter yakni akun Ronin016 yang juga merupakan kloning dari akun Ronin1948 mengedarkan suatu skenario politik yang seolah-olah disusun oleh pihak pemerintah.

Akun ini pekan lalu mengungkap suatu skenario dan spekulasi sesat dan fitnah terkait peresmian dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan Dan Sandiaga Uno.

Akun anonim ini menyebut telah diadakan suatu ratas (rapat terbatas ?) dan rahasia yang membahas penyanderaan kasus kepada Gubernur baru DKI Jakarta. Akun pengadu domba ini menyebutkan akan ada perbedaan tajam antara kepemimpinan daerah khususnya DKI Jakarta dibanding dengan kebijakan pemerintah pusat dibawah pimpinan Jokowi-JK.

Spekulasi dan karangan skenario jahat akun ini tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyebutan penyanderaan kasus terhadap kedua Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih semata-mata untuk melakukan provokasi agar masyarakat terpengaruh mempercayai ujaran dan karangan mereka.

Kasus yang membelit Sandiaga Uno saat ini semata-mata adalah dari laporan masyarakat oleh Fransiska Kumalawati Susilo yang merasa dirugikan Sandiaga Uno terkait penggelapan tanah dan pemalsuan dokumen berupa kwintasi penjualan tanah pada 2012.

Alasan utama mengapa laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya adalah dikarenakan Sandiaga Uno pernah menjadi salah satu Direksi PT Japirex. Jadi laporan ini berkaitan dengan posisi Sandiaga Uno saat masih menjadi salah satu Direksi di PT Japirex, dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur politis.

Karena, dalam hukum perusahaan (vide: Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), Direksi bertanggungjawab penuh terhadap segala tindakan hukum yang dilakukannya termasuk penjualan aset perusahaan, dalam hal ini Sandiaga Uno yang bertanggungjawab terhadap penjualan sebidang tanah seluas kurang lebih 3000 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Curug, Tangerang.

Meskipun Sandiaga Uno terus membantah bahwa saat itu dirinya bukan sebagai salah satu Direksi di PT Japirex, bantahan itu akan percuma, dikarenakan diyakini bahwa penyidik sudah memiliki bukti hasil RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sandiaga Uno sebagai salah satu Direksi di PT Japirex . Sehingga , tidak bisa mengelak lagi.

Moratorium proyek reklamasi pun menjadi alat provokasi akun tersebut sebagai suatu proyek yang harus dipertahankan oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan. Padahal proyek reklamasi tersebut masih berproses untuk dapat dicabut moratorium proyeknya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai penghentian reklamasi teluk Jakarta tidak bisa dilakukan begitu saja. Sebab, pembangunan tidak bisa sepotong-sepotong.

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, semua itu memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. “Pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawasnya Pemda,” ujarnya saat dihubungi Republika Selasa (10/10).

Penghentian dilakukan karena izin lingkungan sebagai dasar izin kegiatan. Perusahaan yang melakukan reklamasi, diperintahkan untuk memperbaiki Amdal atau dokumen lingkungan. “Nah jadi, setelah mereka memenuhi perintah dalam sanksi itu, ya dicabutlah sanksinya,” katanya.

Adapun mengenai berbagai kasus yang akan diungkap oleh pemerintah tentunya bukan karena dasar tebang pilih. Tim khusus yang disebutkan Ronin untuk menginventaris kasus-kasus yang dapat menyandera diri Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentu merupakan fitnah yang sangat jahat. Penegakan hukum tanpa memandang bulu sudah menjadi komitmen Pemerintah Jokowi-JK sejak dini, sehingga bila disebut pemerintah sampai harus menginventaris kesalahan seseorang tentunya merupakan fitnah yang sangat keji.

Serangan pembusukan dan pembentukan opini negatif oleh akun-akun anonim semacam Ronin cs tentunya harus diwaspadai masyarakat. Akun Ronin semacam ini pernah dilakukan oleh seorang M. Nuh dengan akun trio macannya beberapa tahun lalu, yang kemudian terbukti di kemudian hari hanya dijadikan sarana pemerasan kepada para korban yang telah difitnahnya.

Pemerintah dalam hal ini Menkominfo sedang menggalakkan penertiban atas akun-akun anonim yang seolah tidak dapat dijangkau hukum tersebut, karena berlindung dibalik hak privasi yang diatur secara pihak oleh pemilik media sosial seperti twitter dan facebook.

Setelah penertiban registrasi SIM Card yang harus mulai diregister sesuai KTP oleh Menkominfo, tentunya pemerintah kelak akan mengatur kepemilikan akun anonim sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.