HMI Merupakan Komponen Kebangsaan dan Keislaman yang Siap Mengawal Pelantikan Presiden

HMI Merupakan Komponen Kebangsaan dan Keislaman yang Siap Mengawal Pelantikan Presiden
1.403 Views

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019 mendatang, seluruh pihak terus mendukung kelancaran jalannya prosesi sakral itu.

Segala potensi ancaman menyangkut pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Gedung DPR, Jakarta, juga telah diantisipasi TNI, Polri dan BIN.

Karena itu pelantikan Presiden dan Wapres terpilih harus disambut dengan riang gembira oleh seluruh rakyat Indonesia.

Seperti kata Presiden Joko Widodo, bahwa pelantikan Presiden dan Wapres terpilih nanti memberikan sinyal positif kepada investor asing.

Agar proses pelantikan berjalan lancar, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaa dan Pemuda (PB HMI PTKP), Akmal Fahmi menyatakan HMI yang merupakan bagian dari komponen kebangsaan dan keislaman tentu siap mengawal pelantikan yang dinati-nantikan oleh rakyat Indonesia.

“Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden tangga 20 Oktober mendatang, HMI yang merupakan bagian dari komponen kebangsaan dan keislaman tentu akan mengawal bagaimana proses pelantikan ini berjalan lancar dan baik,” kata Akmal dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Sementara itu, mengenai UU KPK, Akmal mengatakan melihat dari perkembangan kondisi terkini, belum menunjukkan adanya kegentingan di bidang hukum. Karena itu ia sangat pesimistis jika Presiden Jokowi bersedia mengeluarkan Perppu.

Ia pun khawatir jika Perppu dikeluarkan nantinya justru akan “membenturkan” institusi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

UU KPK yang mulai berlaku Kamis (17/10) maka PB HMI akan membiarkan undang-undang itu berjalan dengan sendirinya.

Yang perlu disampaikan oleh HMI adalah untuk menyampaikan kebenaran harus ada faktor pengkajiannya yang dilakukan bersama-sama. Untuk merevisi UU KPK jalan yang masih terbuka untuk ditempuh adalah judicial review ke MK. Ini penting dilakukan mengingat Presiden yang akan dilantik sebagai simbol negara, maka tidak ada lagi pembicaraan 01 dan 02.

“Langkah yang akan kita tempuh haruslah konstitusional,” katanya.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *