Inkonsistensi BPN Terkait Bukti Gugatan Pilpres Hingga Masa Lalu Tim Hukum Prabowo-Sandi

0
619

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Suianto-Sandiaga Uno menyerahkan 51 daftar bukti saat mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019).

Bukti tersebut tidak dijelaskan secara detail dengan dalih merupakan bagian dari materi persidangan.

Sebelumnya, BPN selalu yakin bahwa pihaknya memiliki puluhan ribu bukti kecurangan, namun saat ini hanya 51 yang akan diajukan, sungguh sangat ironis. BPN tidak konsisten antara ucapan dan tindakannya terkait bukti-bukti yang disebut sebagai kecurangan.

“(Daftarnya) baru 51 (alat bukti). Insya Allah pada waktu yang tepat kami akan lengkapi bukti yang diperlukan,” ujar Bambang dalam konferensi pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5).

Tim Hukum BPN berharap atas pengajuan gugatan yang mereka lakukan ke MK, keadilan bisa segera ditegakkan. Serta bisa mendiskualifikasi paslon 01 dan menjadikan Prabowo-Sandi sebagai pemenang dalam Pemilu 2019. Meskipun KPU sudah menetapkan hasil pemilu yang dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf.

Namun, perlu diketahui tim hukum disekeliling Prabowo-Sandi yang diyakini mampu menangai perkara sengketa Pilpres di MK.

Mereka diantaranya adalah, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Seperti diketahui, Bambang Widjojanto pernah terjerat kasus hukum terkait rekayasa keterangan palsu di Pemilukada 2010.

Sementara Denny Indrayana terlibat kasus korupsi Payment Gateway pembayaran paspor elektronik. Mantan wakil menteri hukum dan HAM di era SBY ini ternyata pernah menjadi tersangka kasus korupsi.

Orang ini diperiksa terkait dugaan korupsi Payment Gateway terkait pembayaran paspor elektronik. Pembuatan paspor memang menjadi tugas pokok dari kementerian hukum dan HAM. Orang ini diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam program sistem pembayaran paspor elektronik.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Selain itu, Teuku Nasrullah yang terjerat kasus pencabulan. Pada tahun 2009, Nasrullah pernah dilaporkan oleh mahasiswinya, atas dugaan perbuatan cabul yang dilakukan pada akhir tahun 2000 dan 2001.

Sementara Luthi Yazid yang pernah menjadi pengacara First Travel, ia membela orang yang mencuri uang jemaah yang ingin pergi untuk melakukan umrah.

Kemudian Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab hukum di MK yang pernah berstatus tersangka di kasus BLBI dan BMPK.

Hasim adalah mantan tersangka kasus BLBI senilai 1,53T. Selain itu, dia juga pada tahu 2002, menjadi tersangka kasus pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK) Bank Industri. Orang ini pernah mengendap di Rutan Salemba. Dia pernah ditahan di Blok A kamar nomor 1 yang berukuran 2,5 x 1,5. Dia ditahan karena melanggar batas minimum itu.

Nampaknya tidak ada jaminan Prabowo-Sandi bakal menang gugatan. Rekam jejak tim hukum 02 sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jangan-jangan Bambang Widjojanto juga akan melakukan hal sama dengan menggunakan keterangan dari saksi-saksi palsu yang nyaris masuk penjara 7 tahun.