Jokowi Disarankan Tak Memborong Parpol ke Koalisi Pemerintah

146 Views

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menilai koalisi yang terlalu gemuk cenderung merugikan presiden terpilih, Joko Widodo.

Sebab menurutnya, koalisi gemuk akan mengakibatkan tarik-ulur antara partai dan Jokowi nantinya sehingga menyulitkan posisi pemerintah.

“Apabila tak sependapat dengan Jokowi, partai akan mudah membangun aliansi baru di internal koalisi yang bisa saja akan menyulitkan posisi pemerintah,” ungkapnya seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Ia berpendapat bahwa sebaiknya Jokowi memastikan koalisinya solid. Agar koalisi solid, tentu ada harga yang harus dibayar Jokowi. Jika proses pembentukan koalisi dilakukan secara adil, potensi untuk membelot diperkirakan akan kecil.

Untuk itu, Arya menyarankan agarr Jokowi menjelaskan komitmen politiknya ke setiap anggota koalisi.

Arya menilai, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi kursi yang proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi sudah cukup aman.

“Koalisi gemuk pun juga berpotensinya terjadi resistensi di internal partai koalisi partai 01. Hal ini sudah terlihat dari tak ikutnya PDI Perjuangan dalam pertemuan para ketum parpol 01,” ucap Arya.

Sebelumnya sebagian ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan iitu hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah.

Namun, tidak tampak ketua umum atau elite parpol PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI, atau PBB.

Terkait koalisi, Arya menyarankan Jokowi menguatkan soliditas dengan tidak memborong semua dukungan partai ke koalisi pemerintah.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *