Jokowi Tegaskan Jaga KPK

18 Views

Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ditegaskan Jokowi menyusul adanya pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disuarakan anggota Pansus Hak Angket KPK, Henry Yosodiningrat.

Jelas sangat bertentangan dengan amanat undang-undang dalam hal pemberantasan korupsi di negeri ini. Seharusnya, kata Jokowi, peran KPK harus lebih diperkuat.

Sebab, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga, tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” tegas Presiden dalam keterangan resminya, Senin (11/9/17).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, korupsi sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang harus diberantas.

“Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kita berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” kata Jokowi.

Sebelumnya, politisi PDI-P Henry Yosodiningrat mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama. Sehingga wewenang KPK kata Henry harus di stop atau dibekukan dan dikembalikan kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Sementara stop KPK terlebih dulu, dan kembalikan kewenangan penyidikan ke kepolisian dan penuntutan ke kejaksaan,” kata Henry.

Ketegasan Jokowi terkait penguatan lembaga anti korupsi ini menjawab kekisruhan antara Pansus Angket dengan KPK. Serta usulan pemebekuan KPK yang dilontarkan Henry Yosodiningrat.

Seharusnya, DPR maupun Pansus Hak Angket mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, dan bukan mencari berbagai cara melemahkan KPK, dengan dalil memperkuat fungsi dan kewenangan KPK.

Sekalipun adanya kekurangan dari KPK, wajar saja karena, KPK juga manusia biasa yang banyak kekurangan. Namun, jika ingin memperbaiki kinerja KPK bukan pula dengan cara-cara kerdil yang bertujuan melemahkan fungsi KPK. Terlebih, kinerja DPR dan Pansus Angket tidak menunjukkan sesuatu yang positif yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Parahnya lagi banyak anggota DPR yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi, diantaranya kasus megaproyek E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *