Jokowi Tumbangkan Politik Identitas

Jokowi Tumbangkan Politik Identitas
76 Views

Politik identitas sudah tak asing lagi di telinga kita. Ia seolah berjalan bebas dengan narasi-narasi menghancurkan dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

Namun benarkan politik identitas di pupuk kelompok elit?

Kemajemukan di Indonesia belakangan terancam oleh kehadiran para elit politik yang cenderung memanfaatkan identitas bangsa sebagai alat untuk mempertegas kekuatan politiknya.

Salah satu politik identitas yang menonjol di Indonesia berkaitan dengan agama, yang seringkali dimunculkan oleh kelompok mayoritas, sehingga menimbulkan situasi ketidakadilan terhadap kelompok minoritas.

Tak jarang para elit politik menggunakan isu-isu agama untuk menyebarkan stigma buruk dalam menjatuhkan lawan politik, dan tanpa disadari penggunaan agama sebagai alat politik telah memecah belah umat beragama serta menghilangkan semangat nasionalisme.

Contoh keberhasilan politik identitas di tingkat nasional adalah ketika Anies Baswedan berhasil mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama. Posisi Anies saat itu didukung oleh sebagian besar kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

BTP yang beragama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa-Indonesia berada dalam posisi tak menguntungkan. Selain karena tudingan penistaan agama, kelompok Anies turut memakai isu bahwa umat Islam harus memilih pemimpin dari agama yang sama.

Tahun 2019, politik identitas ini kembali ada dengan berjilid-jilid Ijtima Ulama. Skemanya adalah, pilihan masyarakat harus mengikuti arahan ulama dan ustaz yang tergabung dalam Ijtima Ulama tersebut. Nahasnya strategi ini tak begitu berhasil karena politik identitas juga dimanfaatkan kubu yang bertentangan dengan Ijtima Ulama, Joko Widodo.

Jokowi berhasil menangkal politik identitas dengan menjadikan petinggi MUI sekaligus Nahdlatul Ulama, Ma’ruf Amin sebagai wakil presidennya.

Daerah Sarang Empuk

Merajut kembali perpecahan akibat SARA di Pilkada Jakarta 2017 tidaklah mudah. Hal ini dirasakan oleh Anies yang setelah menang berupaya meredam polarisasi yang terjadi. Dia tak bisa menjanjikan bahwa perpecahan akibat Pilkada akan selesai dalam tempo singkat.

“Pelan-pelan. Yang penting masing-masing pihak saling menjaga. Terutama dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya April 2017.

Orde Baru Tumbang Politik Identitas Menguat

Penggunaan politik identitas menguat di Indonesia setelah tumbangnya Orde Baru. Etnisitas ini telah ditransformasi oleh kelompok elite menjadi instrumen politik dan budaya untuk merebut kekuasaan.

Munculnya narasi-narasi seperti “putra daerah” juga sebenarnya bagian dari politik identitas yang mengandung unsur SARA. Di Aceh, misalnya, kemenangan kepala daerah bahkan sudah bisa ditentukan dengan merujuk rumus: “Rakyat Aceh hanya mendukung pejuang asli dan bukan pejuang nasional.”

Bukan hanya di tingkat nasional, konsep ini terbukti pula menjajah perebutan kekuasaan lokal. Dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, politik identitas memang menjadi tawaran menarik bagi politikus di negara dengan sistem demokrasi.

Narasi yang lekat dengan masalah suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) masih menguat di Indonesia yang belakangan getol menyuarakan isu toleransi. Rasisme ini bisa jadi tidak akan pernah selesai. Pasalnya, kelompok elite selalu melanggengkannya dan tidak hanya dalam momen politik, tapi juga di segala aspek.

Empat bulan lalu, ustaz Abdul Somad dalam paparannya menuding ada jin kafir di dalam patung Yesus dan tanda salib. Padahal di dalam agama Nasrani, Yesus adalah putra Allah yang harus dihormati.

“Di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir, karena ada patung, kepalanya ke kiri apa ke kanan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir, di dalam patung itu ada jin kafir,” kata Somad.

Somad mengaku pernyataan itu adalah bagian dari ceramahnya tiga tahun lalu, tepatnya ketika menjawab pertanyaan dari jemaah yang datang. Somad tak melihatnya sebagai masalah karena seharusnya pernyataannya sebatas untuk dimaknai oleh umat Islam.

Kasus teranyar, isu SARA dihembuskan oleh politikus Demokrat Roy Suryo. Sasarannya adalah Ketua Gerakan Anak Negeri Antidiskriminasi (Granad), Willie Sebastian dan Felix J. Winata, yang memperkarakan larangan kepemilikan tanah bagi warga non-pribumi di Yogyakarta. Melalui media sosialnya, Roy lantas menantang kedua orang itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah warga pribumi.

“Ayo warga asli Jogja, kita tawab tegas ‘tantangan’ Willie Sebastian, Ketua GRANAD & Felix J Winata tersebut. Mereka harus buktikan dulu: nama lahir (Akte)-nya, tempat tanggal lahir (TTL), papah/bapak hingga engkong/eyang-nya. Jangan AsBun (asal bunyi), lu jual gua beli. Semua ada data digitalnya #JogjaOraDidol,” cuitnya dalam akun twitter @KRMTRoySuryo.

Masyarakat Jadi Imbas

Masalah rasisme ini juga terjadi pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Sri Astuti Buchari, mengatakan suku Dayak pada masa Orde Baru harus membayar atau membeli tanah, sedangkan transmigran bisa mendapatkan lahan dengan gratis.

Suku Dayak juga mengalami diskriminasi dalam bentuk semantik dan simbol. Melalui Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas (2014), Sri menjelaskan bagaimana Dayak sebelumnya sempat berganti nama jadi Daya. Pergantian itu dilakukan kaum elite karena merasa nama Dayak adalah pemberian Belanda dan menjadi bentuk penghinaan.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat kaum elite itu pada akhirnya merugikan kedua belah pihak, baik masyarakat Dayak maupun transmigran, dan tentunya turut berpeluang menjadi konflik.

Sri menjelaskan, bahwa benturan-benturan politis semacam ini menyebabkan terjadinya konflik secara krusial, dan parsial di masa lalu yang sering terjadi konflik antar etnis di wilayah pedalaman yang disebabkan oleh perasaan tidak terima atas perlakuan diskriminatif pemerintah Orde Baru.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *