Karena Tidak Amanat Anak Kandung Reformasi Harus Direformasi

5.270 Views

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak satu dekade terakhir mengklaim dirinya adalah anak kandung reformasi. Istilah anak kandung reformasi ini pertama kali disosialiasikan oleh Bambang Widjojanto pada tahun 2009 yang dimuat dalam artikelnya Diskriminasi Politik Penegakan Hukum di koran Tempo 15 Oktober 2009.

Bambang Widjojanto yang kemudian menjadi komisioner 2009-2014 itu menulis hal terkait dalam kaitannya sebagai anggota Tim Pembela Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto. Bahkan Bambang Widjojanto menyebutkan bahwa KPK adalah icon reformasi dalam sektor pemberantasan korupsi.

Namun benarkah KPK adalah anak kandung reformasi ? ternyata salah satu amanat reformasi yang tertuang sebagai konstitusi dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana dalam Pasal 4 menulis dengan tegas nama mantan presiden Soeharto dan keluarganya.

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Salah satu penggerakan reformasi 1998 Adian Napitupulu mempertanyakan anggapan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ‘anak kandung reformasi‘. Pasalnya, KPK tak pernah menjalankan agenda reformasi yang terpenting, yakni membongkar kasus-kasus korupsi Soeharto dan keluarga.

Faktanya KPK selama 17 tahun berdiri telah melupakan amanat reformasi yang tertuang dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut. Keluarga Suharto dan kroni-kroninya hingga saat ini tidak tersentuh KPK dan tetap melenggang dan bebas meneruskan ambisi kekuasaan kembali.

“Yang membongkar kasus Yayasan Supersemar justru Kejaksaan, bukan KPK. Yang nangkap Tommy Soeharto dulu juga Kepolisian, bukan Kejaksaan,” kata Adian dalam Dialog Aktivis Lintas Generasi di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, Sabtu (5/10/2019).

Adian melanjutkan, KPK justru hanya menangkap banyak koruptor level menengah ke bawah. Walhasil, masyarakat pun menjadi beranggapan era reformasi lebih banyak koruptornya dibandingkan era Soeharto.

Seperti diketahui pada 1 September 1998, Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto dan keluarganya. Setidaknya ada 7 yayasan yang diperiksa, yakni: Dharmais, Dana Abadi Karya Bhakti (DAKAB), Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora. Total asetnya diperkirakan mencapai Rp 4,014 triliun.

Kejaksaan Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar, Rp 23 miliar tersimpan di rekening BCA, dan tanah seluas 400 ribu hektare atas nama Keluarga Cendana.

Pada Oktober 2017, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dalam kasus eksekusi Yayasan Supersemar. MA memerintahkan Yayasan Supersemar yang dikelola keluarga Cendana membayar Rp 4,4 triliun.

Hutomo Mandala Putra (Tomy Soeharto) juga sempat mendekam di penjara lantaran terkait sederet kasus hukum. Salah satunya kasus korupsi tukar guling tanah Bulog dengan PT Goro Batara Sakti (GBS) pada 1994. Pada 22 September 2000, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita menghukum 18 bulan penjara ganti rugi Rp 30 miliar.

Tapi yang membuat Tommy mendekam dipenjara bukan kasus korupsi, melainkan pembunuhan. Dia dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Pada Juli 2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Amirudin Zakaria menghukumnya 10 tahun penjara. Dia bebas pada 1 November 2006.

KPK sendiri mengklaim akan meneruskan pengusutan kasus BLBI yang masih menjadi polemik hingga saat ini. Namun faktanya BLBI adalah akibat langsung dari kebijakan korup yang diluncurkan mantan presiden Soeharto sesaat sebelum dilengserkan.

Sehingga reformasi hingga saat ini belum menyentuh langsung keinginan dasar Reformasi itu sendiri yaitu Indonesia yang bebas dan bersih dari KKN. Retorika ‘reformasi’ ternyata hanya ‘new and extended version’ dari yang lama orde baru dari orde lama. Sesuatu yang hanya menggiring kita untuk lebih menyibukkan diri dengan program-program ‘quick win’ dan ‘pencitraan’ yang menyertainya.

KPK sendiri yang saat ini telah mencapai zona nyaman tidak mau diganggu gugat dan direvisi lagi peraturan perundang-undangannya yang menjadi perlindungannya. Wacana perubahan yang sedang digiatkan oleh Presiden Jokowi tidak akan pernah berhasil mereformasi wacana reformasi yang telah menjadi monopoli beberapa pihak saja.

Setiap perubahan selain selalu menuntut tahapan proses yang terencana dan terukur juga menyaratkan ‘reformasi budaya’ yang membangkitkan ‘sense of urgency’ menyeluruh dan merata. Tak cukup hanya pada segelintir tokoh yang ‘bersilat lidah’ di tampuk-tampuk kekuasaan.

KPK dalam memperbaiki kerusakan yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang hingga mengakar, tentu amat-sangat jauh lebih sulit dibanding membangun dari awal sesuatu yang baru. KPK harus masuk dalam wilayah kesetaraan niat, pemahaman, dan pemikiran jalur reformasi yang sejati dan harus mengesampingkan kepentingan kelompok-kelompok yang kini menguasai KPK.

Reformasi merupakan tujuan. Maksudnya kita hijrah dari kondisi dan situasi yang lama kepada yang baru dan lebih baik. Sebagaimana yang dicita-citakan. Proses perubahan menuju kondisi dan situasi yang baru.

Sebuah rangkaian pemikiran, laku, dan tindakan yang membutuhkan energi, sumberdaya, dan pengorbanan istimewa agar dapat memastikan keberlangsungannya. Hal yang perlu diupayakan sebelum kondisi reformasi itu sendiri tercapai, berlaku rutin, dan normal.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *