Keluar Dari Norma PHPU Prabowo-Sandi Malah Menuntut Mahkamah Konstitusi

0
2141

Perkembangan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 di MK ternyata menghasilkan pemohon PHPU lebih banyak menggugat MK daripada termohon itu sendiri seperti KPU, Bawaslu dan pihak termohon paslon lawannya.
Kubu BPN Prabowo-Sandi seperti diduga sejak awal tidak siap untuk mengajukan bukti-bukti kuat dalam Pilpres 2019 kali ini, sehingga tim kuasa hukumnya mengalihkan cara menggugat PHPU kali ini dengan cara WOW, yakni menggugat Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Beberapa gugatan Prabowo-Sandi kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri antara lain :

1. Meminta Hakim MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator

Ahli yang dihadirkan Kuasa Hukum 01, Eddy OS Hieariej, menyinggung alat bukti berupa link berita yang digunakan oleh Kuasa Hukum paslon 02.

Ia menganjurkan Kuasa Hukum 02 untuk tak mengajak Mahkmah Konstitusi (MK) menjadi ‘mahkamah kliping’ atau ‘mahkamah koran’ dengan adanya alat bukti berupa link berita tersebut.

“Ada yang benar dikemukakan Kuasa Hukum pemohon, bahwa MK bukan ‘mahkamah kalkulator’, hanya terkait perselisihan hasil penghitungan suara,” kata Eddy dalam sidang sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

“Namun hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi ‘mahkamah kliping’ atau ‘mahkamah koran’ yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping, koran atau potongan berita,” sambungnya.

Seharusnya, Kuasa Hukum 02 bisa menghadirkan saksi yang relevan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menggali keterangan dari saksi tersebut.

2. Meminta Hakim MK menetapkan langsung Prabowo-Sandi menjadi Presiden Dan Wakil Presiden RI

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan soal siapa yang berhak untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden.

“Mengenai salah satu permohonannya adalah mendiskualifikasi ataupun membatalkan begitu kemenangan atau paling tidak keunggulan dari suara sah dari pasangan 01 dan yang kedua adalah menunjuk bahwa Prabowo – Sandi adalah presiden dan wakil presiden terpilih, sebenarnya apakah ada kemenangan tersebut di Mahkamah Konstitusi kalau memang membatalkan kita pernah tahu di MK apakah kewenangan ini pernah terjadi di Pilpres terutama pengangkatan itu?” tanya pembawa acara.

Mahfud lalu mengatakan bahwa permohonan tersebut bukan diputuskan oleh MK.

Dikarenakan dalam hal penetapan presiden dan wakil presiden, MK tidak memiliki hak.

3. Memaksa Hakim MK menghakimi kewenangan Presiden dalam menggunakan anggaran negara seperti APBN

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan kebijakan anggaran pemerintahan Jokowi, termasuk pemberian kenaikan gaji dan THR PNS.

Menurut kuasa hukum Jokowi-Maruf Yusril Ihza Mahendra mengingatkan janji Prabowo saat debat.

“Kan Pak Prabowo juga saat debat capres menyatakan ‘kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan naikkan gaji pegawai,” singgung Yusril.

Menurutnya, hal itu harus dapat dibuktikan apakah pembayaran THR menyebabkan terjadinya peningkatan suara dari pegawai negeri.

“Anggapan bahwa kenaikan gaji pegawai, ada pemberian THR (Tunjangan Hari Raya), tunjangan itu sementara ini kami menganggap itu ditingkat hipotesis, akademik, itu harus dibuktikan,” ujar Yusril.
4. Meminta MK memberhentikan seluruh Komisioner KPU, meski tak dapat menunjukkan pelanggaran

Petitum gugatan Prabowo-Sandiaga yang meminta Mahkamah Konstitusi memberhentikan seluruh komisioner KPU menurut Pengacara tim hukum 01, Luhut Pangaribuan mengatakan petitum tersebut tidak didasarkan pada dalil yang jelas.

“Karena tidak ada satupun argumen yang disampaikan pemohon menyangkut hal ini dalam positanya,” ujar Luhut dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Isi permohonan tidak menyebut dugaan kecurangan yang dilakukan oleh komisioner KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Namun, petitumnya meminta hal tersebut.

Luhut juga mengatakan permohonan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sebab, kewenangan Mahkamah Konstitusi ada pada aspek hasil pemilu bukan tentang penyelenggara pemilu.

“Permohonan ini merupakan permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, di mana kewenangan Mahkamah tidak pada aspek yang menyangkut tentang Penyelenggara Pemilu, tapi hanya terkait dengan hasil pemilu,” kata Luhut.
5. Menuntut tuntutan dikabulkan seluruhnya tapi tidak dapat menunjukkan bukti

Petitum dalam gugatan Prabowo-Sandi secara keseluruhan sulit dikabulkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum membuktikan dalil gugatan dalam sidang MK. Dia juga menyarankan MK untuk mengeluarkan keputusan yang punya integritas.

Mahfud mengungkapkan dalil gugatan tak terbukti karena kesaksian dan bukti tidak cukup. “Sampai sekarang saya belum melihat, sidang kan baru berjalan dua hari, masih enam hari lagi. Mungkin sesudah ini mereka punya bukti-bukti yang signifikan, tapi kalau sampai dengan tadi malam itu mentah,” katanya singkat di Kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Jakarta, Kamis (20/6).

Dari beberapa contoh diatas saja sangat wajar bila seluruh permohonan Prabowo-Sandi tidak akan dapat dikabulkan, selain tidak dapat membuktikan, Prabowo-Sandi juga hanya mencoba membingungkan masyarakat dengan opini dan metode Post Truth yang sangat merusak berbangsa dan bernegara karena berpotensi merusak persatuan dan kesatuan NKRI akibat hanya menguatkan kecurigaan sesama anak bangsa tanpa perlu membuktikan.

Dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal politik post-truth. Menurutnya, Pemilu 2019 merupakan fenomena politik post-truth. Apa itu?

Dalam gugatannya, Yusril menyindir kubu 02 yang lebih membangun opini ketimbang menghadirkan fakta hukum. Dia lantas mengungkit fenomena post-truth dan ciri-cirinya.
“Tantangan terbesar yang dihadapi proses Pemilu 2019 ini adalah fenomena politik pasca-kebenaran atau post-truth politics yang menguat beberapa tahun terakhir ini. Ciri-ciri post-truth adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional,” kata Yusril Ihza Mahendra saat membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Terkait fenomena ini, Yusril mengatakan dalil-dalil permohonan tim hukum Prabowo-Sandi mesti dikritik. Menurutnya, narasi kecurangan yang diangkat tim hukum Prabowo-Sandi kerap diulang-ulang.

“Oleh karena itu, Pihak Terkait memandang sangatlah penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan Pemohon. Narasi kecurangan yang diulang-ulang terus-menerus tanpa menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, klaim kemenangan tanpa menunjukkan dasar dan angka yang valid, upaya mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan hendaknya tidak dijadikan dasar untuk membangun kehidupan politik yang pesimistik dan penuh curiga,” sambungnya.

Lalu, apa sebenarnya post-truth itu?

Profesor ilmu politik dari University of Sydney, John Keane, dalam tulisannya, ‘Post-truth Politics and Why The Antidote Isn’t Simply Fact-checking and Truth’, menjelaskan post-truth atau pascakebenaran tak mudah didefinisikan. Apalagi hanya disederhanakan sebagai lawan dari kebenaran.

Dia memaparkan post-truth adalah komunikasi yang mencakup kebohongan, di mana pembicara mengatakan hal-hal tentang dirinya sendiri dan dunianya. Padahal sebetulnya semua itu bertentangan dengan kebenaran yang sudah mereka tahu. Sedangkan kebenaran disimpan dalam benak sendiri.

“Ketika seseorang berbohong, mereka dengan sengaja mengatakan hal-hal yang mereka tahu sebetulnya itu tidak benar,” tulis John dalam artikel tersebut.

Umumnya, post-truth memang kerap dipakai para politikus untuk menarik simpati pemilihnya. John mencontohkan praktik post-truth ini beberapa kali dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Trump sempat mengklaim bahwa di California tak pernah ada kekeringan. Padahal tempat itu pernah dilanda kekeringan. Sedangkan saat pelantikannya, Trump menyebut cuaca sedang cerah karena Tuhan tak membiarkan hujan turun. Padahal saat itu sedang gerimis.