Ketidakpahaman Ahmad Dhani Soal NU dan Nasakom Akhirnya Keliru

0
77
Ketidakpahaman Ahmad Dhani Soal NU dan Nasakom Akhirnya Keliru
Ketidakpahaman Ahmad Dhani Soal NU dan Nasakom Akhirnya Keliru

Ahmad Dhani mengaku khawatir adanya kemunculan Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) model baru, terutama pada aspek komunismenya.

Dia menuding Partai Demokrasi Indonesia sebagai penjelmaan Partai Nasionalis Indonesia yang dianggap mewakili kelompok nasionalis, sementara Nahdlatul Ulama (NU) mewakili kalangan agama Islam.

Dhani menyebut banyak anak-anak NU, meskipun sudah di PB NU, enggak paham bahwa dulu yang dukung Nasakom bersama PKI dalam komunisnya itu PKI, kelompok agamanya kata Dhani NU yang sekarang inisudah bergabung bersama PDIP. Dhani pun menyebut NU komunisnya.

Paranoid Ahmad Dhani terkait bangkitnya ideologi Nasakom dapat dikatakan terlalu berlebihan. Hal itu harus dibuktikan. Sebab sampai sekarang Tap MPRS no 25 tahun 1966 masih berlaku.

Menanggapi tudingan mantan suami dari Maia Estianty ini, Ketua Pengurus Besar NU mengklarifikasi bahwa tuduhan Dhani tidak benar dan keliru sebab didasari ketidakpahaman suami dari Mulan Jameela ini sehingga membuat Dhani seolah berilusi.

Apalagi di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung Nasakom baru kalau Jokowi menang Pilpres. Narasi keliru yang disampaikan tersebut didasarkan karena NU di masa Bung Karno berkuasa pernah mendukung Nasakom.

“(Pernyataan Ahmad Dhani itu) ahistoris dan ilusif,” kata Robikin Emhas, Ketua Pengurus Besar NU, melalui keterangan tertulisnya pada Jumat, 8 Februari 2019.

Robikin mengingatkan, bahwa NU bukan pendukung PKI. Dikatakannya, setelah peristiwa pemberontakan oleh PKI pada 30 September 1965, NU bahkan terdepan menuntut pembubaran PKI.

“Karena paham Islam ahlu sunnah wal jamaah dan visi kebangsaan yang dianut NU tak memberi ruang bagi tafsir PKI terhadap sila pertama Pancasila dan pemberontakan yang dilakukan PKI,” tegas dia.

Sejarah mencatat, dukungan NU terhadap Nasakom pada era demokrasi terpimpin kala itu, selain atas pertimbangan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, justru sebagai bandul politik untuk membendung laju komunis, yang pengaruhnya makin meluas.

NU, menurut Robikin, menempatkan diri sebagai benteng Islam dari kemungkinan ancaman komunis. “Apalagi kala itu NU boleh dibilang sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam usai pembubaran Masyumi karena terlibat [pemberontakan] PRRI/Permesta,” ujarnya.

Dia mengingatkan, tak ada yang melarang setiap warga negara berpartisipasi dalam politik elektoral pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Namun seyogianyalah partisipasi itu tidak dengan menyebarkan informasi bohong dan ujaran kebencian, melainkan menyebarkan kebaikan.