KPK Tetap Bisa Melakukan OTT Berdasarkan Hasil Penyadapan

KPK Tetap Bisa Melakukan OTT Berdasarkan Hasil Penyadapan
495 Views

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pasca diberlakukannya UU KPK yang baru.

Menurutnya KPK sudah tak bisa lagi disebut sebagai penegak hukum.

Menanggapi pernyataan Agus, Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai, bahwa Agus tidak memahami UU KPK yang baru. Sebab kata dia OTT tetap bisa dilakukan oleh KPK.

“KPK tetap melaksanakan fungsi-fungsinya, dari lidik, sidik, tuntut, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi. Jadi KPK tetap bisa melakukan OTT, itu kan berdasarkan bekal penyadapan,” kata Masinton di Gedung DPR, Rabu (16/10/2019).

Sementara dari sisi penyadapan kata Masinton, KPK juga masih bisa melakukan hal tersebut melalui dewan pengawas sebagaimana aturan yang baru di UU KPK.

“Kalau dewan pengawas belum terbentuk, izin penyadapan melalui komisioner (seperti UU KPK yang lama), jadi apa yang disampaikan saudara ketua KPK karena beliau tidak paham dengan tugas dan fungsi KPK setelah UU KPK direvisi,” ujarnya.

Sedangkan soal sejumlah perkara di KPK yang lama sudah ditangani, menurut Masinton tetap bisa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru.

“Jadi perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai UU baru, dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan UU lama,” jelas dia.

UU KPK yang baru resmi diberlakukan secara otomatis pasca disahkan oleh DPR RI pada 17 September 2019 lalu.

Hal itu sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang mana disebutkan bahwa, setelah 30 hari suatu UU sudah disahkan DPR, namun presiden tidak tanda tangan maka UU tersebut secara otomatis berlaku.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *