Kubu Prabowo-Sandi Sebut Pemilu Terburuk Ternyata

35 Views

Proses Pemilu pemilihan presiden 2019 telah usai. Gembar-gembor pemilu terburuk yang digaungkan kubu Prabowo-Sandi sebagai bagian tudingan kecurangan pemilu tidak dapat dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Seluruh gugatan dan tuntutan paslon no urut 02 ditolak secara bulat oleh seluruh hakim Mahkamah Konstitusi.

Kini tinggal melangkah ke masa depan Indonesia yang lebih baik, pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin Indonesia dapat diselenggarakan lebih baik lagi.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menilai, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, terutama terkait keserentakan pemilu.

“KPU memandang bahwa UU pemilu itu perlu diperbaharui, terutama menyangkut keserentakan pemilu,” kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Nantinya, KPU akan mengusulkan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk tak lagi merancang pelaksanaan pemilu serentak lima tingkatan. KPU usul supaya pemilu dibagi menjadi dua jenis, nasional dan lokal.

Menurut KPU, hal ini bisa menjadi solusi atas beratnya beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilu terburuk yang ditandai digunakannya kembali politik identitas pada pilpres 2019 seperti pada pilkada DKI 2017 harus diakhiri. Kekalahan Prabowo-Sandi mengharuskan elite politik penggunanya untuk segera meninggalkan politik identitas yang hanya membelah rakyat dan menjurus perpecahan.

Politik identitas dalam pilpres sebelumnya tidak begitu terang, seperti Pilpres 2019 ini. Parpol yang mendukung kedua pasangan sebenarnya agak gerah dengan munculnya politik identitas ini, apalagi identitas yang muncul terkait masalah agama. Ini membuat rakyat juga tidak terlalu nyaman, karena Indonesia didiami oleh beragam agama dan kepercayaan.

Apalagi founding father kita sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia berdiri bukan ditopang oleh salah satu agama saja, akan tetapi ditopang oleh beragam agama, kepercayaan, dan suku, adat maupun budaya.

Politik identitas ini selama gelaran Pilpres 2019, membuat Indonesia bukan menampakkan keasliannya, lewat bhineka tunggal ika. Akan tetapi, memunculkan ambigu di mata rakyat, mereka sebenarnya sangat tidak ingin agama diikutkan dalam politik. Karena bagi mereka agama maupun kepercayaan adalah hal yang private.

Sampai ada yang mengungkapkan “bahwa mereka tidak mau saling mencederai sesama saudara baik saudara seagama, maupun saudara beda agama atau kepercayaan.”

Pembelahan ini cukup hanya pada saat Pemilu, tetapi setelah Pemilu kita mulai lagi menjadi satu nusa satu bangsa. Dan kita mulai mengkritisi kebjjakan dari presiden yang terpilih.

Mari kita lihat apakah janji-janji pada saat kampanye benar-benar dijalankan, bukan hanya sekedar retorika belaka. Mari kita kawal dan kita pelajari dengan seksama kebijakan yang dikeluarkan, untuk membawa rakyat Indonesia adil dan makmur, serta bahagia bersama menjadi bagian dari sejarah sebuah bangsa yang bermartabat.

Di pundak seorang Jokowi-lah, harapan rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan konstitusi. Kehidupan yang sesuai dengan kehidupan manusia modern, bukan kehidupan jaman purba. Jokowi melalui jargon kampanyenya selalu terucap bahwa dia akan membawa bangsa ini, menjadi bangsa yang lebih baik dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jokowi selalu berjanji bahwa negara tidak akan absen pada saat rakyatnya membutuhkan kehadiran negara. Rakyat akan merasakan bahwa mereka bangga menjadi rakyat dan bernaung dibawah merah putih. Rakyat akan memberikan hormat dan mencatat bila janji tersebut terwujud pada pemerintahan periode kedua ini.

Tinta pemilu telah hilang dijari masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Pembelahan masyarakat cukup hanya pada saat Pemilu, tetapi setelah Pemilu kita mulai lagi menjadi satu nusa satu bangsa.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *