Marak Ilegal Fishing,Susi Ajak Polri Terapkan Hukum Berkeadilan

0
232
AFRIKA SCH 24 SCHEVENINGEN, a Dutch super trawler fishing 30 miles off the coast of Mauritania. Greenpeace is campaigning in West Africa for the establishment of a sustainable, low impact fisheries policy that takes into account the needs and interests of small-scale fishermen and the local communities that depend on healthy oceans.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF).

Menteri Kelautan dan Perikan Susi Pudjiastuti mengimbau agar kepolisian menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan mengutamakan perlindungan bagi nelayan kecil. Hal ini berguna agar mendorong kesejahteraan nelayan.

Pemerintah telah menetapkan beberapa instrumen perundang-undangan perlindungan nelayan, di antaranya Undang-undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 dan Permen KP Nomor 1 Tahun 2017.

Tak hanya melindungi nelayan kecil, pendekatan penanganan atas dugaan pelanggaran ketentuan pidana perikanan. Utamanya penanganan pelanggaran ketentuan pidana perikanan yang dilakukan nelayan kecil, misalnya terkait penggunaan alat tangkap terlarang dan berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Pendekatan penegakan hukum pidana semestinya dijadikan ultimum remedium bagi nelayan kecil yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang perlindungan nelayan yang menginstruksikan kepada Polri untuk mengutamakan upaya preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan kecil.

Selain itu, terkait kebijakan Menteri KKP dalam melarang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan mendapat dukungan dari nelayan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Sebanyak 69% dari 25 ribu penduduk Pulau Masalembu berprofesi sebagai nelayan yang konsisten menangkap ikan dengan cara tradisional yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan rumpon atau bahkan mata pancing.

Untuk itu, menurut Ketua Komisi 1 DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan sangat mendukung upaya Susi dalam melestarikan biota laut. Ia menjelaskan bahwa lingkungan harus diproteksi, biota laut dilindungi, kelestarian alam harus dijaga untuk masa depan.

Cantrang diakui Darul, secara sosial sebagai alat tangkap ikan yang bukan ramah lingkungan. Bisa dibayangkan, dengan alat tangkap yang bisa sampai dasar laut, begitu dilempar ke dasar laut semua terumbu karang terangkut, semua ikan yang besar dan kecil tertarik.