Masyarakat Papua Gelar Aksi Demo Damai Selamatkan Pancasila

0
1557

Pancasila terus mendapat tekanan dari luar maupun dalam negeri sendiri. Tak sedikit kelompok-kelompok anti Pancasila ingin mengantikan ideologi negara yang sudah menjadi kekuatan pemersatu bangsa.

Ditambah lagi dengan kondisi negara yang belakangan marak terjadi gerakan-gerakan radikalisme yang berusaha membenturkan bhinneka tunggal ika.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya. Ormas yang satu ini kekeuh menularkan konsep Khilafah Islamiah ditengah masyarakat. Bahkan HTI ingin mendirikan negara Islam. Kegiatan HTI pun di kalim sebagai gerakan dakwah Islami cinta tanah air. NAmun pada kenyataannya tujuan mereka sangat jelas, yakni ingin merubah ideologi negara Pancasila.

Atas kecintaannya terhadap NKRI, massa dari berbagai denominasi gereja dan warga Jayapura menggelar aksi damai di kantor DPRD dan kantor Gubernur Papua di Jayapura, Senin (15/5).

Aksi damai itu merupakan satu bentuk aspirasi mereka untuk menyelamatkan Pancasila dan negara Indonesia. Massa yang disinyalir berjumlah ribuan itu menuntut pemerintah melarang keberadaan HTI dan FPI di Papua dan di Indonesia, serta membubarkan kelompok radikal ini yang nyata mengancam keutuhan NKRI.

Semua masyarakat meski berbeda suku, ras, dan agama menolak politik berdasarkan tekanan mayoritas jumlah penganut agama dan suku, sehingga menyingkirkan fakta pluralitas agama suku dan merendahkan kelompok minoritas.

Mereka khawatir bahwa kelompok tertentu sedang berusaha menyingkirkan dan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu.

Ketua Pimpinan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Mgr. Leo Laba Ladjar OFM mengatakan dalam perkembangan situasi nasional sekarang ini, pihaknya menilai bahwa gerakan radikalisme sangat mengganggu rasa aman kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan masyarakat semakin terpolarisasi.

Oleh karena itu, PGGP menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan demonstrasi damai diantaranya, pertama, Gereja-Gereja di Papua, dengan tegas mendukung Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI.

Kedua, mereka mendesak Pemerintah, melalui dekrit Presiden, agar melarang kelompok dan gerakan radikalisme yang tidak toleran berkembang di Indonesia, khususnya HTI, FPI, dan Ikhwanul Muslimin.