OPM Tantang TNI-Polri Bertempur di Medan Distrik Mbua sampai Habema

0
110
OPM Tantang TNI-Polri Bertempur di Medan Distrik Mbua sampai Habema

Radarkontra – Panglima Daerah Militer Makodap III Ndugama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja jembatan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada 1-2 Desember 2018 lalu.

Juru Bicara Kelompok Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom menyatakan, setelah aksi serangan yang dilakukan kelompok OPM, Panglima Daerah Militer Makodap III Ndugama langsung mengeluarkan pernyataan bertanggungjawab terhadap penyerangan pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos TNI Distrik Mbua.

Sejak tanggal 2 Desember 2018 dibawah pimpinan Komandan Operasi Tuan Pemne Kogeya telah melakukan operasi di Kali Aworak, Kali Yigi dengan sasaran Operasi Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua.

Dikatakan Sebby, saat dirinya menghubungi Tuan Egianus Kogeya melalui Komandan Operasinya Pemne Kogeya menyatakan, benar melakukan operasi di Kali Aworak, Kali Yigi, Pos TNI Distrik Mbua.

“Kami yang lakukan dan kami siap bertanggungjawab penyerangan ini dipimpin dibawah pimpinan Panglima Daerah Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya. Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua. Dan kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di Kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua adalah satu kesatuan,” kata Sebby menyampaikan keterangan Egianus Kogoya dalam siaran pers kepada wartawan di Papua, Rabu (5/12/2018).

Dalam siaran persnya tentang penembakan puluhan pekerja proyek jalan trans-Papua, OPM memperingatkan TNI-Polri agar tak menyerang warga sipil. Mereka menantang bertempur dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di medan perang yang telah mereka tetapkan, yakni Distrik Mbua sampai Habema.

“Kami imbau kepada pihak TNI/Polri, kolonial Indonesia, bahwa berperanglah secara gentleman dan bertanggung jawab menjunjung tinggi hukum humanisme internasional. Pisahkan mana basis rakyat sipil, mana basis dan wilayah perang,” kata Sebby.

“Medan perang ada di Distrik Mbua sampai Habema, bukan Distrik Dal Yigi dan lainya. Kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan Republik West Papua. Kami tidak minta Jalan Trans dan pembangunan, namun solusi masalah Papua adalah Kemerdekaan dan Berdaulat sendiri sebagai Bangsa yang beradap,” katanya.

Dia juga menuding TNI dan Polri masih melancarkan serangan udara, sembari mengevakuasi para korban tewas dalam penembakan Minggu pekan lalu. Bahkan, katanya, TNI menggunakan peralatan perang yang canggih dan bahan peledak daya besar.

Dia mengklaim, serangan itu merusak beberapa rumah, melukai warga sipil dan milisi TPNPB. Namun dia menolak menyebutkan terperinci identitas korban luka maupun rumah-rumah yang rusak karena belum sempat mengidentifikasi. “Wilayah Mbua ini besar, jadi kami secara komando belum identifikasi korban dimaksud.”

Tantangan OPM tidak akan membuat Pemerintah RI gegabah ataupun terpancing dalam mengambil tindakan. Pemerintah RI melalui TNI dan Polri tetap mengedepankan cara-cara yang sebisa mungkin tidak menimbulkan korban meskipun TNI-Polri siap menghadapi segala bentuk ancaman dari gerakan separatis OPM.

Mantan Panglima TNI yang juga Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan prajurit TNI dan aparat kepolisian berupaya melindungi masyarakat dari upaya kekerasan gerakan separatisme di Papua.

Moeldoko meminta agar TNI-Polri tidak terprovokasi dan tetap bekerja secara profesional sebagai prajurit atau Bhayangkari yang beradab.

Masyarakat Indonesia baik di Papua dan seluruh wilayah di Tanah Air tetap mendukung upaya TNI-Polri menumpas gerakan separatis yang membuat situasi tidak kondusif di Papua dan mengancam keutuhan NKRI.

Masyarakat Indonesia juga mengimbau kepada media asing dan negara lain agar tidak ikut campur urusan dalam negeri RI ataupun memperkeruh situasi karena Pemerintah RI adalah Pemerintahan yang berdaulat dan sangat mencintai tanah Papua sebagai bagian NKRI.