Parpol Minggat, Kelompok Radikalis Bertahan Di Kubu 02, Kerusuhanpun Pecah

0
3860

Koalisi Adil Makmur yang dibentuk dari partai-partai pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi setelah pengumuman perhitungan rekapitulasi nasional oleh KPU secara de facto selesai. Segala upaya Prabowo untuk tetap membuat solid pendukungnya agar dapat terus menekan KPU, Bawaslu, MK hingga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mendatang semakin pudar.

PKS yang paling getol mengkampanyekan Tahun 2019 sebagai momen penggantian presiden kini bungkam seribu bahasa. Tujuan penguatan politik identitas terutama dalam penggunaan isu agama Islam oleh paslon 02 telah berbuah laba besar bagi Partai yang berasas non Pancasila ini.

PAN yang terpaksa memposisikan diri sebagai ‘anti penista Islam’ malah bangkrut karena ketidakjelasan ideologi dan teladan dari ketua umumnya yang keluarganya tersangkut kasus korupsi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jauh sebelum pengumuman Hasil Pemilu oleh KPU sudah melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Petahan Jokowi.

Pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan juga telah menegaskan bahwa PAN sudah selesai di koalisi tersebut.

“Walau masih ada proses di Mahkamah Konstitusi. Tapi secara de facto sudah selesai,” ujar Bara di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Rabu, (5/6/2019).

Dia menandaskan, partainya memang secara de jure masih menunggu proses dan putusan di Mahkamah Konstitusi. Usai seluruh upaya hukum tersebut, Dewan Pimpinan Pusat PAN tambahnya, akan menentukan pilihan politik partai berlambang matahari tersebut selama lima tahun ke depan. “Kami akan memutuskan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Pendapat serupa diungkapkan Hinca Pandjaitan. Dia menyebutkan, Partai Demokrat bukanlah sekutu abadi bagi Partai Gerindra, PKS dan PAN. Partai pimpinan SBY itu, kata dia, hanya terikat pada saat Pilpres 2019.

“Capres (calon presiden) itu habis batas waktunya 22 Mei. Ya sudah, jangan kau paksa terus main bola capek juga. Sudah berakhir, selesai,” ujar dia.

Hinca menambahkan, kalau penetapan hasil pilpres sudah dilakukan, maka Partai Demokrat bakal menentukan sikap mengenai langkah politik selanjutnya.

Klaim kemenangan oleh Prabowo-Sandi saat mengumumkan dirinya menjadi pemenang pilpres 2019 ternyata tidak dapat meyakinkan kawan parpol koalisi sendiri.

Sebetulnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, tak hanya diisi oleh kalangan politisi partai politik dari Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya saja.

Kini tersisa Partai Gerindra dan kaum ektrimis yang telah lama dirangkul oleh kubu Prabowo-Sandi dalam rangka menggencarkan aliran politik identitas yang dibarengi propaganda ala Rusia yang mencampuraduk fakta dan hoax hingga berbagai bentuk fitnah kepada pemerintah.

Sejumlah petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Alumni 212, dan FPI pun menduduki kursi strategis, misalnya sebagai Wakil Ketua BPN, Wakil Ketua Dewan Penasihat, atau Dewan Pengarah BPN.

Ketiga kelompok nonpartai ini dari awal mendukung Prabowo melalui serangkaian ijtima ulama yang mereka gelar dan aksi-aksi turun ke jalan.

Ijtima terakhir bahkan berupaya mendelegitimasi KPU dengan meminta proses penghitungan suara dihentikan lantaran dituding banyak kecurangan dan meminta pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin didiskualifikasi.

Namun, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan justru mengakui pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Jadi, itu mesti saya jelaskan, kita mengakui hasil KPU. Kita mengakui. Selain ketum partai, saya kan ketua MPR mengerti betul konstitusi kita,” kata Zulkifli (21/5).