Pemekaran Wilayah Papua dan Mengecilnya Seruan Papua Merdeka

Pemekaran Wilayah Papua dan Mengecilnya Seruan Papua Merdeka
1.406 Views

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat. Sebelumnya, usulan itu disampaikan 61 tokoh adat Papua di Istana Negara.

Jokowi menjelaskan pemekaran wilayah sudah diatur dalam perundang-undangan termasuk tata pelaksanaannya. Namun, Jokowi hanya menyetujui pemekaran di dua wilayah.

“Undang-undang sudah mendukung ke sana, dan saya ingin ada dari bawah usulan itu bukan dari kita,” kata Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

“Mengenai pemekaran jangan banyak-banyak dulu. Iya tapi mungkin sementara tidak lima dulu, mungkin dua atau tiga ya,” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, selaku ketua rombongan tokoh Papua, mengusulkan pemekaran lima wilayah yang telah disesuaikan dengan tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Abisai enggan memerinci wilayah yang diusulkan. Tapi dia mengaku senang meski Jokowi hanya menyetujui dua.

“Kami sampaikan terima kasih. Kita akan pulang dan sampaikan ke warga Papua agar bersatu untuk Papua,” kata Abisai.

Akhir Oktober lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membuat pengumuman mengejutkan. Menurut mantan Kapolri ini, rencana pemekaran Provinsi Papua sudah pasti akan berlanjut. Hasil pemekaran berupa provinsi baru salah satunya akan bernama Papua Selatan.

Namun, rencana pemerintah ini bukannya tak mendapat kritikan tajam. Baik tokoh pemuda maupun ekonomi senior memberi wanti-wanti imbas dari rencana ini. Tak hanya terkait potensi friksi sosial yang menajam, tetapi juga pembengkakan anggaran negara.

Bagi yang mendukung, rencana pemekaran justru merupakan solusi jitu, terutama dalam penanganan separatis Papua yang menghendaki Bumi Cendrawasih merdeka.

Pemekaran wilayah membuat mereka berhitung ulang. Akankah mereka membagi wilayah perjuangan ke seluruh Papua yang berdampak pada berkurangnya kekuatan atau memilih berkonsentrasi di satu Provinsi Papua.

Masing-masing pilihan tentu punya risiko besar.

Munculnya Papua Selatan sebagai calon provinsi baru memang tak bisa dielakkan terkait dinamika politik dan sosial di sana. Padahal menurut mantan Mendagri sebelumnya Tjahjo Kumolo, pemekaran provinsi di Papua jadi kasus spesial. Pasalnya, sebanyak 314 daerah yang sudah antre untuk pemekaran, seperti Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, pemecahan Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, dan Provinsi Cirebon.

Namun, Tito akan terus maju dengan rencananya. Dia mengatakan sudah bertemu Bupati Merauke, Frederikus Gebze, saat berkunjung ke Papua untuk membahas mengenai pemekaran baru untuk Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodasi hanya penambahan dua provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah okelah,” kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Namun, jika publik punya persepsi bahwa usaha pemekaran ini akan memberatkan pemerintah pusat. Mungkin terlalu jauh. Memang anggaran pemerintah pusat yang mengalir ke Papua dalam bentuk dana otonomi khusus (Otsus) berpotensi akan bertambah. Padahal jumlahnya pun sudah belasan triliunan rupiah.

Pada 2018 saja, dana Otsus yang mengalir mencapai Rp 12,03 triliun. Jumlah tersebut naik 4,86% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 yang telah diaudit, jumlah tersebut terdiri atas Rp 8,03 triliun dana Otsus dan Rp 4 triliun dalam bentuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Secara lebih rinci, dana Otsus untuk Provinsi Papua Rp 5,62 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,41 triliun, sedangkan DTI masing-masing Rp 2,4 triliun dan Rp 1,6 triliun. Dalam APBN 2019, pemerintah kembali akan mengucurkan dana Otsus untuk dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut sebesar Rp 12,66 triliun dan Rp 13,54 triliun pada 2020.

Pendapat hampir serupa datang dari tokoh pemuda Papua, George Saa. George yang merupakan sedikit dari pemuda Papua yang mendapatkan pendidikan hingga level doktor di luar negeri ini, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan yang diwacanakan Mendagri Tito hanya akan memperpanjang konflik yang tengah terjadi di Papua.

Namun, pemekaran wilayah Papua bukan lah soal untung dan rugi apalagi ingin memperpanjang konflik. Sebab segala sesuatu akan dilakukan dengan berbagai kajian-kajian dan mendengar masukan oang banyak khususnya oran Papua.

Atau mungkin saja pemekaran wilayah ini bisa menjadi sebuah ketakutan para kelompok separatis bersenjata yang selama ini getol menyuarakan kemerdekaan Papua dengan menggandeng negara-negara asing yang justru hanya mencari keuntungan.

Seperti yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian bahwa terkait pemekaran wilayah Papua, Pemerintah berada pada posisi mendengarkan dan menjelaskan aspirasi rakyat dan para kepala daerah. Selain itu, Presiden Jokowi tidak serta merta mengiyakan permintaan pemekaran wilayah Papua, melainkan masih mempertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk kesiapan anggaran maupun hal lainnya.

Pro kontra pemekaran suatu wilayah merupakan hal biasa dan wajar terjadi, namun semua pihak harus bisa menahan diri dengan cara menyampaikan pendapatnya secara baik dan bijak tanpa harus memprovokasi ataupun menyudutkan Pemerintah karena pada dasarnya pemekaran wilayah masih berlaku kebijakan moratorium.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *