Pengerahan Massa Pada Pemeriksaan Amien Rais Picu Persoalan Politik ke Kasus Hukum

0
153

Radarkontra – Ketua SETARA Institute Hendardi menilai pegerahan massa PA 212 pada pemeriksaan Amien Rais di Polda Metro Jaya dapat mendorong persoalan politik masuk dalam kasus hukum. Selain itu, kata Hendardi, Amien dan pendukungnya berusaha mempolitisasi kasusnya dengan menyebarkan berbagai ancaman.

Sebenarnya, pemeriksaan Amien ini kata dia adalah proses hukum biasa yang dilakukan oleh kepolisian. Hendardi mengatakan, tak ada hubungan antara persoalan hukum dan politik dalam pemeriksaan Amien ini.

“Pemeriksaan Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana,” jelas Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10/2018).

Oleh karena itu, lanjut dia menuturkan bahwa upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik jelas tidak relevan.

Menurut Hendardi, ancaman-ancaman itu tidak relevan dengan kasus yang dialami Ratna dan justru menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik. Sebagai warga negara Amien harus menyikapi pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam rangka menegakkan hukum.

“Politisasi itu justru datang dari pihak Amien Rais yang ditujukan untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Meski demikian, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri merupakan hak yang bersangkutan dan tidak bisa dipersoalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, pengerahan massa dalam pemeriksaan mantan Ketua MPR RI dalam kasus kebohongan Ratna Sarumpaet di Mapolda Metro Jaya dinilai sebagai bentuk tekanan politik terhadap aparat kepolisian, apalagi pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus hukum.

“Kalau ada rencana pengerahan massa saat pemeriksaan. saya melihat itu sebagai bentuk tekanan politik terhadap penyidikan aparat kepolisian,” jelas dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/10).

Pengerahan massa dalam suatu pemeriksaan yang berkaitan dengan hukum, justru akan merusak hukum dan publik bisa menganggapnya sebagai cara mengintervensi penegak hukum.

“Setiap orang Indonesia berkedudukan yang sama di mata hukum dan Indonesia negara hukum. Jangan sampai pengerahan massa itu merusak penegakan hukum,” tegas Ramses.