Perda Bernuansa Agama Jadi Persoalan karena Ada Kelompok Agresif Memperjuangkan Khilafah

0
106
Perda Bernuansa Agama Jadi Persoalan karena Ada Kelompok Agresif Memperjuangkan Khilafah
Perda Bernuansa Agama Jadi Persoalan karena Ada Kelompok Agresif Memperjuangkan Khilafah

Di sejumlah daerah yang mayoritas berpenduduk muslim muncul perda yang identik dengan syariah.

Belakangan di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen juga muncul perda bernuansa Injil.

Pengamat politik Boni Hargens menilai peraturan daerah bernuansa agama muncul sebagai ekspresi dari otonomi daerah pascareformasi. Menurutnya, para tokoh politik di daerah merasa paling memahami daerahnya masing-masing.

Boni mengatakan, Perda Syariah dan Perda Injil merupakan dimamika dalam demokrasi Indonesia sejak 1998.

Dimana setiap daerah, terutama dengan mayoritas agama tertentu ingin menerapkan ajaran agama dalam perangkat hukumnya.

Meski demikian, Boni mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Hanya saja, kata dia munculnya kekuatan lain yang ingin mengganti Pancasila sebagai landasan utama negara justru menjadi masalah.

Dia lantas mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah. Menurut Boni, kelompok itu getol memperjuangkan model politik lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Boni menyebut organisasi pengusung khilafah itu mulai berbicara soal penolakan terhadap demokrasi, serta menyuarakan perlunya kitab suci menjadi dasar dalam merumuskan undang-undang dan peraturan-peraturan kenegaraan. Menurutnya, hal itu bisa mengancam Pancasila.

“HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) misalnya, mulai berbicara soal anti-demokrasi, mulai bicara soal perlunya Kitab Suci menjadi dasar di dalam merumuskan undang-undang peraturan-peraturan kenegaraan,” katanya di sela-sela diskusi Memahami Perda Syariah dan Perda Injil dalam Bingkai Pancasila yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Kemudian lanjut dia, wacana perda bernuansa syariah mulai memasuki pusaran diskursus yang sangat serius.

Soal kelangsungan dan masa depan dari ideologi negara, yaitu Pancasila.

Karena itu Boni menegaskan, semua pihak perlu diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga Pancasila. Terlebih, tren politik identitas menguat melalui politisasi agama.

“Saya kira pada titik tertentu ke depan, ini bisa menggeser demokrasi Pancasila dengan model yang lain.

Karena itu penting semua pihak diingatkan kembali untuk bersama-sama menjaga Pancasila,” ujarnya.

Sebelumnya, Perda Syariah dan perda Injil yang berlandaskan agama lainnya menjadi polemik usai pernyataan Ketua umum PSI, Grace Natalie.

Pernyataan tersebut memicu komentar dari berbagai pihak. Penolakan PSI terhadap perda bernuansa agama itu dilontarkan Grace saat HUT ke-4 PSI.

“Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa,” ujar Grace di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11). Grace pun didesak meminta maaf.

Lalu PPMI melalui kuasa hukum Eggi Sudjana melaporkan Grace Natalie terkait dengan pernyataan PSI menolak Perda Syariah.

Grace dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian.

Eggi melaporkan Grace ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/11). Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM.