Perdagangan Blangko E-KTP Ilegal Berhasil Dibongkar Kemendagri

0
87
Perdagangan Blangko E-KTP Ilegal Berhasil Dibongkar Kemendagri
Perdagangan Blangko E-KTP Ilegal Berhasil Dibongkar Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengungkap penjualan blangko e-KTP via online.

Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulisnya menyebut, saat ini, pelaku telah teridentifikasi dan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaku dapat diidentifikasi setelah rekaman e-KTP miliknya ditelusuri.

Zudan menjelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas, yang membedakan satu dengan yang lain.

“Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP,” kata dia, Kamis (6/12/2018).

Zudan menegaskan, para pihak yang masih melakukan jual beli blangko e-KTP untuk segera mengakhiri. Sebab praktik penjualan tersebut memiliki ancaman pidana berat.

“Kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kekondusifan dan stabilitas negara,” tegas dia.

Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Dikatakannya, saat ini Dukcapil memiliki sistem kependudukan yang canggih. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila ada hal-hal janggal dalam pelayanan e-KTP.

Sesuai Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. Dan apabila terjadi pemungutan dalam memberikan pelayanannya terkena sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan laporan kepada kantor pemerintahan terdekat, RT, RW, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan jika menemukan hal-hal yang janggal dalam hal pelayanan e-KTP,” jelasnya.