PMA Terkait Majelis Taklim Tidak Memuat Sanksi

PMA Terkait Majelis Taklim Tidak Memuat Sanksi
56 Views

Perdebatan yang muncul usai penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang diterbitkan pada 13 November 2019 mendapat perhatian serius Kemenag.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menjelaskan bahwa Peratuan Menteri Agama (PMA) tidak memuat adanya sanksi bagi majelis taklim yang tidak mendaftar secara resmi ke Kemenag.

Bersifat ke Administratif

Zainut menjelaskan dalam PMA itu disebutkan pendataan majelis taklim tidak wajib. Aturan itu hanya mengatur pendataan majelis taklim untuk kepentingan administratif.

“Dalam pasal 6, sengaja kita gunakan diksi ‘harus’, bukan ‘wajib’ karena kata harus sifatnya lebih ke administratif, sedangkan kalau ‘wajib’ berdampak sanksi. Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12).

Zainut menegaskan, PMA tersebut nantinya menjadi payung hukum untuk Kemenag melakukan pembinaan dan bantuan terhadap majelis taklim. Selain itu, PMA tersebut memudahkan Kemenag membuat basis data majelis taklim untuk koordinasi dan pembinaan.

“PMA ini lebih ke arah memberikan fasilitasi dan untuk memudahkan koordinasi dalam pembinaan majelis taklim. Bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif, tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi, dan keberadaan majelis taklim,” ujarnya.

PMA Majelis Taklim lanjut dia juga bisa jadi acuan bagi masyarakat yang hendak mendirikan majelis taklim.

Oleh karena itu, Zainut meingimbau agar masyarakat tidak resah dengan adanya PMA tentang Majelis Taklim karena semangat dari PMA ini adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag.

Sebelumnya, Kemenag menerbitkan aturan pendataan majelis taklim lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pasal 6 ayat (1) regulasi itu mengatur majelis taklim harus terdaftar di Kemenag.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur setiap majelis taklim harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang berlaku lima tahun. Sementara Pasal 19 menyatakan majelis taklim harus melaporkan kegiatan selama satu tahun paling lambat 10 Januari setiap tahunnya.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *