Proyek Hambalang Lahirkan Koruptor Besar Dari Partai Demokrat Yang Tidak Takut Pada Tuhan

0
276

Radarkontra – Proyek Hambalang adalah proyek warisan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak selesai hingga saat ini dan telah meninggalkan kerugian negara hingga Rp. 2,5 Triliun.

Meminjam Istilah Prof Mahfud MD yang menyebut PKS lahirkan 2 koruptor besar, maka kasus Hambalang pun menorehkan lebih banyak Koruptor Besar Dari Partai Demokrat Seperti Andi Alfian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Moh. Nazaruddin dan lain-lain.

Selama perjalanan penanganannya baik di KPK maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, rakyat Indonesia tentu sudah menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi dan fakta yang terbuka, terungkap, dan terbongkar.

Boleh dibilang kasus Hambalang ini menjadi panggung bagi nama-nama besar. Mari kita mulai lebih dulu dari para pelakunya yang sudah divonis, baik terpidana maupun eks terpidana selain Deddy dan Choel. Tentu saja nanti akan menyusul nama-nama yang merupakan para saksi yang memiliki informasi, keterangan, dan data sentral.

Dari para terpidana maupun eks terpidana ada sedikitnya empat nama selain Deddy dan Choel. Urutan ini disusun berdasarkan dari yang lebih dulu ditetapkan tersangka oleh KPK.

Pertama, eks terpidana mantan Menpora sekaligus politikus Partai Demokrat, Andi Alifian Mallarangeng. Dia sebelumnya divonis 4 tahun penjara. Mantan juru bicara presiden ini sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung terhitung 19 Juli 2017 dan benar-benar keluar dari lapas dua hari berselang.

Kedua, terpidana mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR sekaligus mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 1261 K/Pid.Sus/2015, Anas divonis 14 tahun. Anas sudah dieksekusi menjalani masa pidana ke Lapas Sukamiskin sejak 17 Juni 2015.

Dalam putusannya, Anas terbukti melakukan korupsi dalam delik penerimaan suap terkait beberapa proyek pemerintah yang bersumber dari APBN serta Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis kasasi yang diketuai hakim agung Artidjo Alkostar pun menghukum Anas dengan pidana denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan, pidana membayar uang pengganti lebih Rp 57,592 miliar dan USD 5.261.070 subsider 4 tahun kurungan, dan pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik atau hak politik.

Yang harus diingat dari putusan kasasi MA atas pencabutan hak politik Anas, nyatanya tanpa disebut durasi tahun setelah Anas menjalani pidana pokok. Artinya boleh disebut pencabutan tersebut tanpa batas waktu.‎

Ketiga, terpidana Teuku Bagus Mochamad Noor selaku kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya merangkap pimpinan KSO PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya. Teuku Bagus dihukum dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta berdasarkan putusan kasasi MA nomor: 2824 K/Pid.Sus/2014. Yang bersangkutan dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada 28 April 2015.

Keempat, terpidana Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso. Machfud divonis dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, dan membayar uang pengganti lebih Rp 36,818 miliar subsider 2 tahun penjara. Machfud pun sudah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada April 2015.

Sedangkan Deddy Kusdinar (pelaku pertama) divonis 6 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara, dan biaya pengganti Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Choel selaku pelaku ‘terakhir’ divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider kurungan selama 3 bulan. Putusan Choel dengan nomor: 54/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst tak dilakukan banding oleh Choel dan KPK.

Untuk nama-nama besar selain beberapa pelaku di atas, maka mari kita segarkan ingatan kita. Semasa pertama kali ditahan KPK pada Jumat, 10 Januari 2014, Anas Urbaningrum mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Salah satunya Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan dalam perjalanan kasusnya selama di KPK, Anas sempat mengajukan nama SBY dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas selaku anggota DPR sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat untuk menjadi saksi meringankan. Sayangnya, SBY dan Ibas menolak, meski KPK sudah memfasilitasi permintaan Anas dengan melayangkan surat ke dua orang tersebut.

Nama Ibas juga sempat disebut-sebut sejumlah saksi dalam persidangan para pihak yang ketika itu menjadi terdakwa. Pembahasan lainnya yang beririsan dengan laporan Ibas ke Polda Metro Jaya akan saya bahas di subjudul.

Proses penyidikan kasus Anas di KPK dan perjalanan persidangan perkara Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta boleh disebut sebagai lahan dialektika. Anas secara konsisten turut melakukan perlawanan.

Anas juga menyebut apa yang dituduhkan KPK hingga di pengadilan adalah buah ‘rekayasa’ dari kesaksian palsu terpidana pemilik Permai Group sekaligus mantan anggota DPR dan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin alias Nazar.

Nazar yang juga bersaksi dalam persidangan Anas, konsisten menyebut Anas melakukan korupsi dan sudah menikmati uang. Kesaksian yang sama disampaikan Nazar saat bersaksi dalam persidangan terdakwa-terdakwa lain masa itu.‎

Sekadar informasi Nazar sudah divonis dengan 7 tahun penjara di tingkat kasasi terkait penerimaan suap dalam pengurusan pembahasan dan pengesahan anggaran untuk pembangunan Wisma Atlet, Sea Games XXVI, Palembang. Di tingkat kasasi putusan Nazar bernomor: 2223 K/Pid.Sus/2012.

Selain itu, Nazar pun kemudian merupakan terpidana penerima suap Rp 40,369 miliar terkait pengurusan sekitar 12 proyek dan TPPU lebih Rp 911,46 miliar. Atas perbuatan pidana ini, Nazar dihukum 6 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara, dan aset TPPU lebih Rp 600 miliar dari hasil korupsi dirampas untuk negara. Vonis ini seperti tertuang dalam putusan nomor: 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang tak diajukan banding oleh Nazar maupun KPK.

Di luar itu, selama penyidikan di KPK dan perjalanan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta muncul sejumlah nama lain di kasus Hambalang.

Berikut ini beberapa kader Partai Demokrat yang sudah dihukum karena kasus korupsi.

Andi M. Mallarangeng

Jabatan: Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga

Kasus: Proyek Hambalang

Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 200 juta (Kasasi MA 9/4/2015)

Anas Urbaningrum

Jabatan: Bekas Ketua Umum Partai Demokrat

Kasus: Korupsi Hambalang

Hukuman: 14 tahun bui, denda Rp 5 miliar, dan uang pengganti Rp 57.592.330.580 (Kasasi MA 8/6/2015)

Hartati Murdaya

Jabatan: Bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat

Kasus: Korupsi Buol

Hukuman: 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta (4/2/2013)

Jero Wacik

Jabatan: Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat

Kasus: Korupsi Dana Operasional Menteri

Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 150 juta (9/2/2016)

Sutan Bhatoegana

Jabatan: Ketua DPP Partai Demokrat

Kasus: Korupsi ESDM

Hukuman: 10 tahun bui dan denda Rp 500 juta (19/8/2015)

Muhammad Nazaruddin

Jabatan: Bekas Bendahara Umum

Kasus: Pencucian Uang dan Korupsi Wisma Atlet

Hukuman: 6 tahun bui dan denda Rp 1 miliar pencucian uang (15/6/2016), 7 tahun bui dan denda Rp 300 juta (Kasasi MA 23/1/2013)

Angelina Sondakh

Jabatan: Bekas Wakil Sekjen Demokrat

Kasus: Korupsi Wisma Atlet

Hukuman: 10 tahun bui, denda Rp 500 juta, serta membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta (Kasasi MA 30/12/2015)

Amrun Daulay

Jabatan: Bekas anggota DPR

Kasus: Korupsi Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi di Kementerian Sosial

Hukuman: 17 bulan bui (12/1/2012)

Sarjan Taher

Jabatan: Bekas anggota DPR

Kasus: Korupsi Pelabuhan Tanjung Api-api

Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/2/2009)

As’ad Syam

Jabatan: Bekas anggota DPR

Kasus: Korupsi PLTD Muarojambi

Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 23/1/2009)

Agusrin M. Najamudin

Jabatan: Gubernur Bengkulu

Kasus: Korupsi Dana PBB

Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 11/1/2012)

Djufri

Jabatan: Anggota DPR

Kasus: Korupsi Pembelian Tanah Wali Kota Bukittinggi

Hukuman: 4 tahun bui (6/12/2012)

Murman Effendi

Jabatan: Bekas Bupati Seluma

Kasus: Suap Anggota DPRD

Hukuman: 2 tahun bui (21/2/2012)

Jabatan: Bekas Bupati Boven Digul

Kasus: Korupsi APBD

Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/11/2010)

Abdul Fattah

Jabatan: Bekas Bupati Batanghari

Kasus: Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Hukuman: 1 tahun 2 bulan bui (26/11/2013)