PSI Sebut Bambang Widjojanto Sedang Membangun Retorika Politik

0
119
Tidak Siap Berperkara BPN Busukkan Mahkamah Konstitusi, Raja Juli Antoni mengkritisi Narasi BW (anggota Tim Hukum BPN Prabowo Sandi) kemarin malam di MK terlihat sangat politis. Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di MK dengan membawa bukti hukum, bukan retorika kosong," Raja Juli Antoni (Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia)

Framing opini terus-menerus digaungkan kubu 02 sejak sebelum pencoblosan 17 April, yakni ‘hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi’.

Bahkan hingga pengumuman hasil rekapitulasi KPU kubu 02 tak berhenti menlontarkan isu kecurangan dengan membangun perlawanan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Tak sampai disitu, pernyataan yang disampaikan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, terkait gugatan sengketa hasil Pemilu 2019, dinilai sangat politis.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menilai pernyataan Bambang Widjojanto tak menunjukkan seorang pengacara yang siap bersidang.

“Bahasanya meliuk-liuk dan bersayap, tidak mencerminkan bahasa hukum seorang pengacara yang siap bersidang di Mahkamah Konstitusi,” kata Antoni melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Antoni beranggapan, sejak awal datang ke MK, Bambang dan rombongannnya sudah membangun narasi bahwa tim hukum Prabowo-Sandi dihalang-halangi. Padahal sebaliknya, pada hari 21-22 Mei, justru kubu 02 mendorong aksi demo menolak hasil pemilu di depan Gedung Bawaslu, sehingga beberapa ruas jalan utama di Jalan MH Thamrin dan sekitarnya ditutup.

Untuk itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini mengingatkan, agar tim hukum kubu 02 dapat membawa bukti hukum yang cukup ke MK, bukan melakukan retorika.

Menurut Antoni, MK adalah institusi independen dan terhormat sehingga tidak ada yang bisa mengintervensi MK, termasuk pemerintah.

Pernyataan Bambang yang menyebut bahwa MK adalah bagian dari pemerintahan, menurut Antoni, adalah retorika politik yang mungkin dilakukan untuk menutupi ketidaksiapan kubu 02.

Diberitakan sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 ke MK, Jumat (24/5) sekitar pukul 22:35 WIB. Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, pada saat itu, mengeluhkan pihaknya mengalami kesulitan untuk sampai ke kantor MK.

“Ada hambatan akses kendaraan bermotor menuju kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perlu ‘effort’ luar biasa untuk sampai ke kantor MK,” kata Bambang.