Relawan Poros Hijau Indonesia Kalsel Fokus Isu Lingkungan dan Menangkan Jokowi-Ma’ruf

0
49
Relawan Poros Hijau Indonesia Kalsel Fokus Isu Lingkungan dan Menangkan Jokowi-Ma'ruf
Relawan Poros Hijau Indonesia Kalsel Fokus Isu Lingkungan dan Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Relawan Poros Hijau Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungannya ke Jokowi-Ma’ruf dan siap mensosialisasikan kebijakan Jokowi terutama di bidang lingkungan.

seperti penerbitan Perpres Badan Restorasi Gambut, Restorasi Citarum dan kebijakaan lain sebagai implementasi UUD 45 pasal 33 ‘bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Kita harus memperjuangkan kemenangan Jokowi-Amin di Pilpres 2019 demi sebuah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan,” kata Koordinator Poros Hijau Nasional, Rivani Noor Machojoeri, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).

Pemerintah melalui KLHK tegas menindak berbagai pihak yang melakukan pelanggaran sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak pelaku perusakan lingkungan termasuk kehutanan dan memastikan negara hadir dan memberikan keadilan hukum untuk rakyat.

Langkah ini menunjukkan penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam menjadi komitmen bersama kementerian dan lembaga.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memaparkan capaian empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK di sektor lingkungan pada tiga isu utama, yakni deforestasi, penegakan hukum, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, angka deforestasi menurun, begitu juga jumlah titik api. Sementara penegakan hukum juga terus dilakukan.

Pada 2015, angka deforestasi mencapai 1,69 juta hektar, 2016 turun jadi 630.000 hektar, lalu pada 2017 sebesar 479.000 hektar.

“Ini sangat penting. Karena internasional selalu meng-address kepada dunia bahwa Indonesia gak beres menangani deforestasi. Itu sekarang kita tangani dengan baik selama periode Jokowi-JK ini,” katanya.

Soal penegakan hukum, Siti mengklaim KLHK tegas menindak berbagai pihak yang melakukan pelanggaran. Hal itu, katanya, sudah sesuai instruksi presiden untuk menindak pelaku perusakan lingkungan termausk kehutanan.

Dia menyebutkan, pengamanan sumber daya alam merupakan prioritas Pemerintah Jokowi-JK. Pemerintah, katanya, mempunyai keberpihakan dan komitmen jelas terhadap penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Satu bukti, pemerintah membentuk unit kerja khusus, Direktorat Jenderal Penegakan hukum. Unit kerja spesialis ini dianggap efektif karena fokus memastikan negara hadir dan memberikan keadilan hukum untuk rakyat.

“Penegakan hukum baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Kenapa ini baik sedalam dan seintens sekarang dalam upaya penegakan hukum? Dengan penyatuan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, kita punya basis penegakan hukum di lingkungan dan kehutanan,” katanya.

Dia memaparkan, sejak 2015-2018, ada 2.688 pengaduan dan pengawasan perizinan 2.429, 523 kena sanksi adminidtratif. Dalam empat tahun ini, lebih 550 kasus ke pengadilan baik pidana maupun perdata. Sebanyak 500 perusahaan kena sanksi administratif atas pelanggaran mereka. Empat perusahaan cabut izin, 21 perusahaan beku izin, 360 paksaan pemerintah, 23 teguran tertulis, dan 115 dapat surat peringatan.

Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumber daya kehutanan, katanya, lebih 713 operasi pengamanan dengan melibatkan KLHK, kepolisian dan TNI. Ada 210 operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar, sebanyak 175 pidana berkas lengkap, 13 proses pidana dengan menyita 213.976 ekor, dan 10.363 bagian tubuh.

Kemudian, 265 operasi perambahan kawasan hutan, dan 241 operasi pembalakan liar–254 pidana berkas sudah lengkap, 52 pidana dan menyita 11.012,21 meter kubik kayu. Perambahan hutan, katanya, lakukan 265 operasi, dengan rician 85 pidana berkas lengkap dan delapan proses pidana serta kawasan hutan berhasil diamankan 8.294.968 hektar.

“Langkah bersama ini menunjukkan, komitmen penyelamatan lingkunan dan sumber daya alam jadi komitmen bersama kementerian dan lembaga,” katanya.