Sesama Baswedan Saling Menjaga dan Bersatu Korupsi Anies Aman Ditangan Novel

Sesama Baswedan Saling Menjaga dan Bersatu Korupsi Anies Aman Ditangan Novel
1.579 Views

Beberapa waktu lalu publik sempat digegerkan dengan viralnya foto dengan caption ‘Novel Baswedan mengamankan kasus Anies Baswedan‘.

Foto tersebut lantas diklarifikasi oleh Novel. Novel kemudian berbicara mengenai pelaporan-pelaporan di KPK.

“Kalau dengan Pak Anies, Pak Anies tidak ada masalah di KPK, tidak pernah ada penyelidikan terkait dengan hal yang berhubungan dengan Pak Anies. Soal orang dilaporkan saya kira banyak yang dilaporkan, kita enggak perlu sebut satu-satu. Jangankan pejabat-pejabat, Pak Jokowi pun dilaporkan ke KPK kasus Transjakarta. Tapi kan konteksnya KPK tidak melihat itu sebagai perkara, belum ditentukan sebagai masalah. Di KPK ada tahapan. Kalau pelaporan itu di bawah kedeputian PIPM, saya di Deputi Penindakan Direktorat Penyidikan. Dan apabila nanti kalau ada dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan kualifikasi sesuai dengan kewenangan KPK, kemudian dilakukan penyelidikan, dan kemudian proses itu seterusnya.” demikian Novel Baswedan.

Sejak kapan Novel Baswedan jadi juru bicara KPK? Kenapa dia yang membantah bahwa tidak ada kasus Anies di KPK. Seharusnya juru bicara KPK-lah yang menjawab itu, bukan Novel.

Publik kemudian bertanya kenapa Novel bertemu Anies tidak jadi masalah sementara Firli bertemu dengan TGB yang diklarifikasi justru jadi pelanggaran kode etik?

“Saya ketemu Pak Anies sebagai saudara, biasa saja,” ungkap Novel.

Sebelumnya, muncul isu terkait aduan masyarakat yang diterima KPK mengenai dugaan korupsi Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Publik lantas heran atas tak adanya inisiatif KPK menanggapi dugaan-dugaan mark-up program DKI. Dari beberapa biaya program DKI dipertanyakan karena tidak masuk akal. Tetapi pada saat yang sama KPK tidak pernah mengusik DKI.

Selanjutnya kontroversi revisi UU KPK yang menimbulkan kecurigaan baik terhadap KPK maupun terhadap DPR dan pemerintah. Diduga KPK menjadi pihak yang menggerakkan demo UU KPK menuntut dibatalkan. Sementara DPR-pemerintah diduga mau melemahkan KPK melalui revisi UU KPK.

Dalam politik, suatu kejadian itu tak ada yang kebetulan. Semua by design.

Ada yang ganjil dalam bantahan Novel. Laporan dugaan tindak pidana korupsi Anies Baswedan sudah diterima KPK. Itu artinya Anies ada masalah di KPK entah kasus itu tidak diproses atau diproses. Kalau diproses, tentu hasilnya akan ada berupa pernyataan bahwa pelaporan itu tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi bukti yang cukup. Nyatanya pelapor tidak mengetahui apa-apa. Pelaporan terhadap Anies menguap begitu saja. Tidak ada penjelasan sekalipun pelapornya sudah menuntut hasil dari laporannya.

Sementara laporan terhadap Jokowi tidak dianggap sebagai masalah karena tidak ditemukan bukti bahwa kasus yang dilaporkan tidak dianggap bermasalah. Jadi tidak perlu dilanjutkan. Lagian, kenapa bawa-bawa kasus Jokowi yang sudah dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan?

Bantahan Novel atas laporan tindak pidana korupsi Anies menjadi bukti bahwa KPK sendiri berhak menyatakan suatu kasus itu merupakan masalah atau bukan tanpa ada penjelasan. Sebegitukah kekuasaan KPK?

Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Apa yang telah didesain atau dirancang di masa lalu, maka itu berakibat di masa yang akan datang. Dan kita lihat saja nanti, bagaimana kesaktian Novel dalam usahanya selama ini.

Semakin jelas siapa tikus perusak di dalam KPK sehingga keberadaan Dewan Pengawas memang sangat diperlukan untuk menjauhkan kinerja KPK dari konflik kepentingan.

Mungkin ini yang harus dipertahankan, sesama Baswedan harus saling menjaga, membantu dan bersatu. Urusan korupsi Anies Baswedan selesai dan tidak terungkap akibat ada orang dalam di KPK.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *