Ssstt… Cawagub Dedi Mulyadi Dilaporkan ke KPK

0
206

Radarkontra – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi dilaporka ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) terkait kasus Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

Melalui pesan singkat whatsapp, Ketua KPP Munawar Cholil menegaskan bahwa KPP telah bekerja hampir dua bulan, baik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terutama aspek hukumnya, maupun pengumpulan bukti-bukti terkait kasus Siltap.

“Sebagai terlapor adalah mantan Bupati Dedi Mulyadi. Kami berharap ini segara diproses secara hukum,” katanya.

“Setelah lengkap kami memutuskan untuk segera ke KPK. Karena mereka menunggu langkah KPP untuk menuntaskan masalah ini,” tambah dia.

Menurut Cholil, dokumen dalam bentuk Perda APBD 2017 dan Perubahannya sudah didapat. Para aparat desa itu, jelas Cholil menyatakan keberatannya terhadap Siltap yang tidak kunjung dibayar.

“Kami juga mendapatkan kode rekening dari nomenklatur Siltap. Dokumen kami diperkuat oleh surat pernyataan dari aparat desa sebanyak 54 orang. Mereka tandatangan di atas surat pernyataan yang dilengkapi dengan foto copy Kartu Keluarga dan KTP,” katanya.

“Jadi secara dokumen lengkap dan tinggal nanti KPK menindaklanjuti saja,” imbuhnya.

Cholil mengaku sangat optimistis dengan berjalannya kasus ini. Sehingga pihaknya telah menyiapkan laporan tersebut dan tidak main-main.

“Kita sudah lebih dulu berkonsultasi dengan KPK. Setelah kita menggelar berbagai dugaan kasus korupsi Dedi Mulyadi, akhirnya mereka mendorong KPP agar fokus di skandal Siltap,” jelas Cholil.

Langkah KPP untuk melaporkan dugaan korupsi Dedi Mulyadi sudah dilakukan berkali-kali namun hal ini terkendala karena selama ini diduga ada oknum KPK yang menghalang-halangi proses laporan itu.

KPP berharap agar KPK mengusut kasus tersebut secara optimal, mengingat Dedi Mulyadi saat ini ikut dalam kontestasi Pilkada Jabar 2018. Sebab ia tak ingin Jabar dipimpin oleh pihak yang terlibat kasus korupsi.