Tolak Demokrasi Yang di usung Mayoritas Muslim,HTI Kenapa Tak Gabung dengan ISIS

0
340

Bagaimana Kalau HTI gabung saja dengan ISIS ? pertanyaan ini disampaikan seorang Ketua IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Ust. Surya Darma, Lc. menyikapi makin maraknya wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kalau enggan bergabung dengan ISIS katanya, berarti konsep Khilafahnya berbeda dengan ISIS, dan bila berbeda tentunya konsep khilafah tersebut masuk ke dalam konsep Ijtihadi. Bila hanya konsep Ijtihad Sang Ustadz sangat menyesalkan bila HTI kemudian mengkafirkan sistem demokrasi yang notabene juga diusung oleh mayoritas muslim Indonesia.

Terkait penggunaan hukum syariah, Ust. Surya juga  mengajak untuk menentukan definisi yg bisa disepakati apa yg dimaksud dengan syariah, apa itu hanya sebatas hudud atau takzir, atau sesungguhnya yg dimaksud ajaran Islam secara keseluruhan ?

Dari khazanah ulama menurut Surya, kata syariah dipakai untuk bulatan Islam secara keseluruhan. Jd disitu masuk mulai ibadah mahdhah, ahwal Syakhsyiyyah (perdata), Jinaiyyah (pidana), sampai ke persoalan Siyasi (politik), Iqtishadi (ekonomi) dan Ijtimai (sosial). Sedang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sang Dai mempertanyakan mana yg belum diterapkan atau -katakanlah- dilarang diterapkan ?

Menurut lulusan Saudi tersebut yang belum diterapkan paling pada aspek jinayah saja. Iqtishadi dan ijtmai menurutnya sudah ada dalam bentuk Bank Syariah dan berbagai Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain yg didirikan para ulama Indonesia untuk membumikan Islam. Pewaris ulama tinggal merawatnya sambil terus menerus menyempurnakannya sesuai perkembangan jaman.

Hingga saat ini di Indonesia terbukti tidak ada yg melarang umat Muslim shalat maupun berhaji dan berzakat. Demikian juga sistem pernikahan dan pewarisan Islam, menurutnya tak pernah bermasalah. Kecuali kalau pada sisi siyasah, ini wilayah yg sangat ijtihadi, menurutnya tdk boleh mutlak-mutlakan dan selalu merasa paling benar.

Pada periode khulafaurrasyidin saja, variasi sistemnya berbeda dari satu khalifah ke khalifah lainnya. Bahkan yang paling sederhana, penamaan khalifah praktis sudah tidak berlaku sejak Umar bin Khattab RA dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Sehingga seluruh realitas historisnya menjadi ijtihadi.

Pada bagian akhir artikelnya ustadz tersebut mengajak semua komponen umat untuk duduk bersama. Musyawarah untuk menyepakati pola dan sistem apa yg bisa disepakati. Jangan sampai mereka-mereka yang yang ngotot dengan istilah Daulah Islamyah, Khilafah, Sulthanah, lalu mempertanyakan keIslaman saudara mereka yang mempertahankan konsep NKRI.

Menurut sang ustadz alangkah ruginya jika kita hanya menghabiskan potensi nalar dan segala daya lainnya hanya karena mematok perjuangan kita pada sisi yg sebenarnya ijtihadi. Dalam Islam, posisi syuro (musyawarah) sangat agung karena diletakkan sebagai prinsip. Tinggal bagaimana penerapannya dalam konteks berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini, inilah tugas para ulama dan cendekiawan kita menalarinya lalu mendialogkannya untuk dapat berakhir pada sebuah kesepakatan. Kesepakatan inilah yang mendapat fasilitas “infalibility” (ishmah, ma’shum) atau akan “mutlak benar” sebab hanya ijmak satu-satunya mekanisme istinbathi yg dijamin kebenarannya dalam sabda Nabi saw, “Umatku tidak akan sepakat dlm kesesatan”