Tolak Revisi UU KPK Antara Takut Bobrok Internal KPK Terkuak ke Publik

1.491 Views

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara lantang menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diinisiasi oleh DPR.

Pimpinan KPK juga menyoali sidang Paripurna DPR yang menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Inisiatif DPR.

KPK beranggapan bahwa Revisi UU KPK akan membuat KPK berada di tubir sakaratul maut hingga mati suri.

Merujuk pada hasil konferensi pers kemarin, KPK menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat KPK menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini.

Setidaknya terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang diklaim beresiko melumpuhkan atau melemahkan kerja KPK, diantaranya:

1) Independensi KPK terancam
2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4) Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5) Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6) Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7) Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8) Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas

Atas kondisi tersebut di atas, KPK perlu menyampaikan sikap menolak revisi Undang Undang
KPK karena menurutnya KPK tidak membutuhkan revisi undang-undang untuk menjalankan pemberantasan
korupsi.

Isi konferensi pers pimpinan KPK menunjukkan KPK sangat jumawa dan anti terhadap evaluasi. KPK seolah takut pada bangannya sendiri.

Sebagai bagian dari lembaga negara, KPK seharusnya menerima perubahan revisi UU KPK, bukan justru melawan dan membangkang terhadap negara.

Revisi UU KPK dilakukan karena selama ini KPK mempertontonkan sebagai lembaga superbody yang tidak bisa dikritik, merasa paling bersih dan selalu benar dalam menjalankan prosedur hukum, padahal banyak kepentingan di internal KPK dalam setiap penentuan kasus yang ditangani.

Hal ini jelas menjadi ancaman bagi pemberantasan korupsi karena KPK yang dari luar terlihat bersih, ternyata di dalam penuh intrik dan tebang pilih dalam menangani kasus.

Selama ini KPK juga tidak menjalankan pencegahan terhadap korupsi, sehingga KPK belum optimal dalam pemberantasan korupsi.

Perlawan dari pimpinan KPK memperlihatkan mereka takut bobrok internal KPK terkuak ke publik dan khawatir tidak lagi bisa bertindak sesuka hati dalam mengusut kasus korupsi.

Sejatinya semua lembaga penegak hukum perlu diawasi agar tidak melampaui kewenangan dalam bekerja. Karena, Revisi UU KPK bukan upaya pelemahan namun untuk menjadikan KPK lebih baik dan terkontrol terlebih KPK selalu berada dalam koridor terdepan menangani korupsi.

Namun demikian, nasib Revisi Undang-Undang (UU) KPK kini ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Jokowi berharap DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK.

Presiden mengaku hingga kini masih belum melihat isi dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya kira kita harapkan DPR juga punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (6/9).

“Saya belum melihat, nanti kalau sudah ke Jakarta. Revisi ini yang direvisi apanya, materi-materinya apa, saya harus tahu dulu baru saya bisa berbicara,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bakal menyurati Presiden Jokowi agar tak terburu-buru membahas Revisi UU KPK.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *