Tudingan Andi Arif Mahar 1 Triliun Terbukti, Sandiaga Malah Ngeles Untuk Kampanye

0
233
Tudingan Andi Arif Mahar 1 Triliun Terbukti, Sandiaga Malah Ngeles Untuk Kampanye
Tudingan Andi Arif Mahar 1 Triliun Terbukti, Sandiaga Malah Ngeles Untuk Kampanye

Janji penyediaan dana sebesar Rp. 500 Miliar kepada PAN dan PKS sebagai kompensasi agar Sandiaga Uno dapat diterima oleh para partai koalisi pendukung Prabowo agar dapat menjadi cawapres ternyata benar adanya.

Isu tersebut pertama kali dibongkar oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arif yang mengaku menerima informasi dari lingkar A1 partai Gerindra sendiri.

Semua para petinggi PKS dan PAN mencoba berkelit hal tersebut dan berencana menggugat Andi Arif karena dituduh telah menyebarkan berita bohong.

Namun seiring pengakuan Sandiaga Uno sendiri bahwa dirinya memang ada janji untuk membantu biaya kampanye pihak PKS dan PAN dari dirinya.

“Terbuka aja saya bilang, ini ada biayanya kampanye, bagaimana penyediaannya. Saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari dana kampanye, dan ada bantuan kepada tim pemenangan dan ada juga bantuan kepada partai yang mengusung, itu yang jadi komitmen kita,” ujar Sandi di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/8/2018)

Dari pernyataan diatas Sandiaga Uno mengakui memberikan Rp 500 M kepada PAN dan PKS namun berdalih uang tersebut sebagai biaya kampanye dari kantong pribadi.

Namun, sangat tidak relevan jika Demokrat dan Gerindra tidak dilibatkan dalam pemberian biaya kampanye. Sandiaga dalam hal ini jelas telah membohongi masyarakat.

Seluruh politik transaksional dalam proses pencalonan capres Prabowo saat ini sudah terbongkar, koalisi pengusung Prabowo-Sandi telah dicemari diwarnai dugaan mahar yang jelas melanggar UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dimana segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden atau wakil presiden adalah terlarang.

Jika terbukti, parpol bersangkutan tidak boleh mengusung capres-cawapres di periode berikutnya.

“Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” bunyi pasal 228 ayat 1.

“Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya,” demikian bunyi pasal 228 ayat 2.

Dalam hal ini tentunya partai politik yang terkait dalam menerima imbalan uang tersebut adalah PKS dan PAN, sementara Sandiaga Uno tidak terkait lagi dengan Partai Gerindra setelah pengunduran dirinya dari Wakil Ketua Pembina Partai.

Andi Arif pun sebagai Whistler Blower Kasus Mahar 1 Triliun telah dipanggil ke rumah SBY terkait kasus transaksional yang dibongkarnya tersebut.

Masyarakat pun tentu jangan mau mendukung dan memilih pasangan yang dekat dengan politik transaksional karena ke depannya pemimpin tersebut cenderung berpolitik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

Seluruh tokoh politik yang terlibat dalam politik transaksional tersebut juga telah mengkhianati amanat rakyat karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan partainya.