Tuduh Pemilu Curang, Padahal Prabowo Sudah 4 Kali Mengikuti Pemilu

21 Views

Hasil perhitungan final rekapitulasi akhir hasil Pileg dan Pilpres 2019 oleh KPU menempatkan paslon no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi pemegang mandat mayoritas rakyat Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU, pasangan calon nomor urut 01, Jokowi – Ma’ruf mendapat 85.607.362 suara atau sebesar 55,50 persen. Sedangkan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara atau sebesar 44,50 persen. Pasangan Jokowi-Ma’ruf memenangkan suara di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.

Hasil pilpres 2019 ini menunjukkan bahwa taktik dan strategi Prabowo Subianto dalam rangka merebut kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia gagal kembali setelah kegagalan sejak tahun 2004.

Seperti diketahui pada tahun 2004 Prabowo Subianto sekembalinya dari pelarian di Yordania mulai berkiprah di dunia politik melalui Partai Golkar yang dianggapnya masih sebagai warisan mertuanya Presiden kedua RI Soeharto. Prabowo saat itu dikalahkan oleh Menko Polhukam saat ini Wiranto. Konvensi dimenangkan Wiranto yang kemudian menjadi calon presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid.

Namun pada akhirnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang keluar sebagai pemenang.

Pada tahun 2009 Prabowo kembali unjuk gigi. Kali ini setelah meninggalkan Golkar yang dianggapnya sudah tidak dapat dikendalikan oleh kepentingannya sendiri kemudian mendirikan kendaraan politik sendiri, Partai Gerindra.

Semula Prabowo berniat melenggang bersama Ketua Umum PAN kala itu Soetrisno Bachir yang digandengnya menjadi calon wakil presiden. Namun, pasangan ini sudah layu sebelum berkembang karena tak mampu memenuhi persyaratan kursi dukungan.

Prabowo mengubah haluan dan berlabuh dalam koalisi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Prabowo pada saat itu legowo hanya menjadi calon wakil presiden dengan harapan partai besutannya dapat mendulang lebih banyak suara di pileg mendatang.

Namun, pasangan ini gagal meraih kemenangan. Pilpres saat itu dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Taktik dan strategi Prabowo saat itu hanya berhasil saat mengembar-gemborkan ekonomi kerakyatan dengan mencatut nama tokoh proklamasi Sukarno-Hatta. Dengan membonceng Megawati dan Putri Bung Hatta Halida Hatta, Prabowo berhasil mengangkat Partai Gerindra sebagai partai yang patut diperhitungkan dalam politik Indonesia.

Selain keluarga Proklamator, Prabowo dan Partai Gerindra pun mulai mencari popularitas dengan membonceng popularitas Jokowi yang pada tahun 2012 maju menjadi gubernur DKI Jakarta, karena dianggap berhasil mengangkat dan memajukan Kota Solo setelah menjabat 2 periode sebagai Walikota.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyebut ada “penumpang gelap” yang seolah merasa dirinya paling berjasa memenangkan Joko Widodo alias Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta untuk Periode 2012-2017.

“Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para “penumpang gelap” untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral. Pilkada Jakarta telah membuka tabir betapa sempitnya pemahaman banyak pihak terhadap politik. Kita menyaksikan bagaimana elit dan cerdik pandai berlomba merayakan kemenangan sambil menyingkirkan pihak yang kalah. Politik seakan menjadi hanya persoalan menang-kalah. Mereka dengan lantang seakan mengatakan, menang adalah puncak dari semua keagungan politik. Kalah adalah gambaran dari kebodohan dan keterbelakangan dalam politik,” kata Megawati dalam sambutannya di Arena Rakernas II PDI Perjuangan di Surabaya, Jumat (12/10/2012) sore.

Menanggapi soal itu, Pengamat Politik UI Iberamsjah menilai tudingan Megawati soal “penumpang gelap” itu sebenarnya diarahkan ke Gerindra dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto.

Akibat propaganda ekonomi kerakyatan, bonceng nama besar Jokowi dan menunjukkan dirinya seolah-olah berpihak kepada rakyat yang masih kesulitan hidupnya, Partai Gerindra kemudian tampil sebagai pemenang kedua setelah PDIP pada Pileg 2014.

Namun dalam pilpres 2014 setelah percaya diri maju menjadi capres bersama cawapres Ketua Umum PAN saat itu Hatta Rajasa. Hatta Rajasa juga adalah besan presiden SBY sehingga kepercayaan diri Prabowo semakin tebal karena menganggap dirinya didukung oleh kekuatan hingga 62% kursi pemenang Pileg 2014.

Sementara Jokowi-JK saat itu hanya didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura dengan kekuatan hanya 38% kursi legislatif di DPR RI.

Namun takdir berkata lain, Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014, Jokowi-JK memperoleh 70.997.85 suara (53,15 persen)sementara paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, hanya meraih 62.576.444 suara (46,85 persen), dengan selisih 8.421.389 suara.

Pantang menyerah gagal berkali-kali, menghadapi Pilpres 2019 merubah total taktik dan strateginya dan melenceng dari jalur demokrasi. Kekuatan Parpol sebagai pilar demokrasi dalam Pilpres 2019 dianggapnya hanya sebagai tiket untuk dapat melenggang maju menjadi capres sesuai persyaratan KPU.

Pada Pilpres 2019 Prabowo sudah kehilangan secara signifikan dukungan Parpol dengan keluarnya Partai Golkar dan PPP untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. PAN yang sebenarnya turut mendukung Jokowi-JK namun karena terjebak politik identitas yang digencarkannya sendiri akhirnya harus ikut mendukung Prabowo-Sandi.

Apalagi terdengar kabar tak sedap saat Wakil Sekjen Partai Demokrat menuduh PAN dan PKS menerima uang mahar politik dari cawapres Sandiaga Uno agar dapat melengkapi syarat dukungan 20 Persen Kursi Parlemen. Partai Demokrat sendiri baru bersikap mendukung Prabowo-Sandi setelah paslon tersebut berhasil melengkapi syarat dukungan.

Strategi dan taktik kampanye Donald Trumps yang dijiplak oleh kubu Prabowo-Sandi akhirnya terbongkar. Strategi kampanye firehouse of falsehood atau gudang kebohongan yang diterapkan oleh Donald Trump di AS diduga digunakan oleh Capres di Indonesia.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin melihat adanya indikasi menggunakan strategi kampanye “Firehouse of Falsehood (FoF)” oleh tim kampanye ataupun pasangan calon lain.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding menilai, indikasi tersebut nampak dengan adanya pernyataan-pernyataan yang bombastis namun tidak berdasar alias palsu dan datanya lemah.

Menurut dia, kampanye-kampanye yang membuat gaduh dan ketakutan di tengah masyarakat itulah salah satu ciri strategi firehouse of falsehood.

Untuk itu, TKN Jokowi-Maruf akan melawan narasi-narasi tersebut. Salah satunya dengan narasi politik genderuwo.

Menurutnya, politik genderuwo merupakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Gunanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan model-model kampanye yang tidak memiliki dasar data yang jelas.

“Model-model kampanye (firehouse of falsehood) itu banyak yang sukses di negara lain. Seperti Amerika, Brasil, dan sebagainya,” pungkasnya.

Namun takdir kepada Prabowo tetap harus dijalani. Pecundang pilpres kembali harus disandangnya, dengan hasil KPU yang menunjukkan Presiden Jokowi kembali mendapatkan mandat kedaulatan rakyat untuk lanjut ke periode kedua.

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *